Minggu, 16 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Tanah HGB 384 Galabo Resmi Milik Pemkot

26 April 2019, 14: 23: 05 WIB | editor : Perdana

Tanah HGB 384 Galabo Resmi Milik Pemkot

SOLO – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menghibahkan tanah hak guna bangunan (HGB) 384 Kelurahan Kedung Lumbu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Dengan demikian, lahan yang kini digunakan sebagai pusat wisata kuliner Galabo itu resmi jadi milik pemkot. Proses serah terima hibah dilaksanakan di Loji Gandrung, Kamis (25/4).

Hibah Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan permohonan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai. Antara Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Pemkot Surakarta pada 2015. Selanjutnya pemkot menggajukan permohonan pengelolaan aset BMN yang dimaksud, dalam bentuk hibah kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KM 6/2019 Tanggal 19 Februari 2019 tentang Hibah Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT. Perusahaaan Pengelola Aset (Persero) Kepada Pemerintah Kota Surakarta. Dilaksanakan serah terima hibah tanah HGB Nomor 384 Kelurahan Kedung Lumbu. ”Barang milik negara yang dihibahkan berupa tanah seluas 3.132 meter persegi. Nilai bukunya sebesar Rp 38.712.800.000,” terang Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Yosca Herman Soedradjad kepada Jawa Pos Radar Solo.

Tujuan pemberian hibah ini, lanjut Herman, dalam rangka mendukung petestarian cagar budaya Benteng Vastenburg. Serta menunjang penyalenggaraan pemerintahan Kota Surakarta. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah-DIY, Tavianto Noegroho menambahkan, DJKN adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

DJKN mempunyai kantor vertikal 17 Kantor Wilayah dan 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia. Sebagai unit yang mengelola kekayaan negara termasuk di dalamnya pengelolaan BMN. DJKN memastikan bahwa BMN dikelola dengan 3 tertib. Yaitu tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. Serta memastikan bahwa aset negara digunakan sesuai prinsip highest and best used.

Dalam rangka optimalisasi aset tersebut, DJKN telah melakukan utilisasi aset. Mendukung cost saving APBN/APBD melalui penetapan status penggunaan (PSP). Digunakan sebagai tugas dan fungsi kementerian lembaga tertentu. Seperti PPSP Gedung KPK, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Bawaslu, dan beberapa kementerian lembaga lain. Serta hibah untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

”Hibah aset eks BPPN yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini merupakan bentuk sinergi. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BMN berupa sebidang tanah dengan nilai wajar Rp 38.712.800 000 seluas 3.132 meter persegi. Dihibahkan dari Kementerian Keuangan cq. DJKN kepada Pemerintah Kota Surakarta,” jelasnya.

Aset tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung pelestarian cagar budaya. Serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Surakarta. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. (adv/irw/fer)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia