Selasa, 18 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Menara Telekomunikasi Dibatasi di 156 Titik

27 April 2019, 14: 48: 40 WIB | editor : Perdana

MIRIP POHON: Menara telekomunikasi yang dikamuflasekan. Pemkab Sukoharjo menerbitkan perbup untuk mengatur lokasi pendiriannya.

MIRIP POHON: Menara telekomunikasi yang dikamuflasekan. Pemkab Sukoharjo menerbitkan perbup untuk mengatur lokasi pendiriannya. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Mencegah pendirian menara telekomunikasi secara sembarangan, pemkab membatasi lokasi di 156 titik cell plan yang tersebar di 12 kecamatan. Bagi yang melanggar, akan ditindak satpol PP Sukoharjo.

Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46/2018 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (cell plan) Kabupaten Sukoharjo 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Persandian dan Stastik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sukoharjo Muhammad Ngadenan mengatakan, regulasi tersebut sudah disosialisasikan kepada pengelola menara telekomunikasi. Sekaligus titik mana saya yang dilarang dan diizinkan untuk mendirikan menara telekomunikasi. 

“Regulasi tersebut untuk mengharmonisasikan kebutuhan teknis seluler dengan keindahan lingkungan. Sekaligus menyesuaikan dengan rencana tata tuang wilayah,” ungkapnya kemarin (26/4).

Menurut Ngadenan, pada pasal 5 Pergub Nomor 46/2018, pendirian menara telekomunikasi hanya diizinkan pada radius 400 meter dari titik cell plan. Adapun titik cell plan yang tersebar di 12 kecamatan dapat diakses di  www.cellplan.sukoharjokab.go.id.

”Itu kalau kita ibaratkan roda sepeda, titik yang boleh dibangun itu hanya di sekitar rujinya. Kalau sudah di luar velg roda, sudah tidak diperbolehkan,” tandasnya. Regulasi tentang pendirian menara telekomunikasi berlaku sejak 15 September.

Kepala Diskominfo Sukoharjo Suryanto mengatakan, selain lokasi pendirian menara telekomunikasi, pihaknya juga menyosialisasikan penarikan retribusi menara telekomunikasi. Yakni, sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014, Diskominfo sudah tidak memiliki kewenanangan menarik retribusi menara telekomuniasi.

Kewenangan tersebut dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). ”Kami memberikan pemahaman tentang pelayanan titik cell plan yang akan diikuti layanan mobile cell plan melalui aplikasi Playstore,” pungkasnya. (yan/wa)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia