Rabu, 20 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Memilih “Pelayan” Rakyat

30 April 2019, 16: 51: 25 WIB | editor : Perdana

Imron Rosyadi, Lektor Kepala Pada Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Imron Rosyadi, Lektor Kepala Pada Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Share this      

Oleh: Imron Rosyadi, Lektor Kepala Pada Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMILU serentak 17 April seyogianya menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk memilih orang-orang terbaik yang akan menduduki posisi kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Kualitas kepemimpinan nasional pada periode itu menjadi ujung tombak tercapainya visi Indonesia 2045, yakni Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. 

Terdapat empat pilar pembangunan untuk mewujudkan visi tersebut, yakni pembangunan manusia dan penguasaan Iptek; pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan; dan ketahanan nasional & tata kelola pemerintahan (Kemen PPN/Bappenas, 2018).

Untuk mengukuhkan empat pilar tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat, dan berwatak sebagai pelayan bagi rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bukan sebatas “penguasa” yang dilegitimasi oleh hasil definitif pilpres, tetapi presiden yang melayani rakyatnya sepenuh hati, tanpa pamrih. 

Oleh karenanya untuk menghasilkan presiden sebagai “pemimpin” yang melayani rakyatnya dibutuhkan proses pilpres yang bermartabat. Maknanya seluruh prosesi pilpres harus terselenggara secara jujur, adil, bebas dan rahasia, tanpa “dinodai” kecurangan sedikitpun.

Pertanyaannya, siapakah di antara dua pasangan capres-cawapres yang memiliki watak pelayan bagi rakyat Indonesia? Pertanyaan tersebut layak diajukan, mengingat hasil riset McFarland (2009) dalam karyanya The Breakthrough Company menyimpulkan bahwa ada sangat banyak pemimpin organisasi yang setelah mencapai keberhasilan hingga tataran tertentu, cenderung menjadikan organisasi mereka sebagai “hamba” yang mengabdi kepada kepentingan mereka sendiri.

Selanjutnya McFarland menawarkan konsep “memahkotai organisasi” sebagai strategi terobosan untuk membesarkan, dan memenangkan persaingan di bisnis global.

Konsep tersebut menganjurkan para pemimpin organisasi untuk melayani kepentingan organisasi, dan bukan sebaliknya mengondisikan organisasi menghamba pada kepentingan individual pemimpin dan kroninya.

Dalam konteks negara, Presiden harus bisa “mengorganisasi” pemerintahan di seputar visi, dan memandang tidak ada kepentingan yang lebih besar kecuali melayani rakyatnya untuk memenuhi hajat hidup rakyat.

Seperti menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya sendiri (bukan rakyat asing), menjamin ketersediaan pangan, menjamin harga pangan terjangkau, menyelamatkan rakyat dari jerat kemiskinan, dan hajat-hajat krusial yang lain.

Singkat kalimat, kepala pemerintahan harus bersedia menyerahkan “mahkotanya” itu kepada bangsa dan negara. Sebaliknya Presiden tidak boleh mengorganisasi pemerintahan di seputar kepentingan pribadi dan partai koalisinya.

Ajaran Islam juga memberikan rambu-rambu sosok pemimpin yang berjiwa melayani. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 54-55, yang berbunyi: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi amanah pada sisi kami”. Lalu di ayat berikutnya berbunyi: “Berkata Yusuf: ”Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”

Berdasarkan ayat Alquran tersebut, terdapat empat kriteria yang mencerminkan pemimpin-pelayan. Pertama, memiliki kedudukan terhormat (makiin). Artinya seseorang dihormati bukan semata-mata karena menduduki sebuah jabatan, tapi karena jabatan yang diembanya membawa kebaikan (kemaslahatan) bagi orang-orang yang dipimpinnya. 

Hal itu lantaran kepemimpinannya memudahkan bawahan melakukan pekerjaan. Dalam lingkup negara, bisa berarti setiap kebijakan yang diambil presiden tidak berdampak pada kesengsaraaan rakyat, tetapi kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat mencintai dan menghormati pemimpinnya.

Kedua,  amanah (amiin). Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah. Maknanya pemimpin tidak akan berani mengkhianati, menzalimi dan menindas rakyatnya lantaran rasa takutnya kepada Allah. Model kepemimpinan semacam ini mustahil bisa dilahirkan dari cara-cara curang dalam meraih kekuasaan.

Ketiga, orang yang mampu menjaga dan teliti (hafidz). Presiden sebagai kepala negara berkomitmen menjaga keutuhan bangsa, tidak memecah belah. Perpecahan antara anak bangsa bermuara dari ketidakadilan dalam penegakan hukum. 

Sebab itu, penegakan hukum tidak boleh tajam sebelah. Presiden juga dituntut menjaga wilayah, tidak boleh sejengkal tanah pun jatuh ke tangan asing. Kekayaan negara dan sumber daya alam dikelola sebai-baikknya untuk kepentingan seluruh rakyat, dan tidak tunduk pada kepentingan asing.

Keempat, orang yang berilmu (‘aliim). Pemimpin benar-benar memahami segala masalah yang dihadapi bangsa, dan memberikan solusinya, bukan sebaliknya pemimpin menjadi sumber masalah bangsa karena “keterbatasan” kapasitas “ilmu” mengelola Negara yang dimilikinya.

Akhirnya kita berharap Allah menganugerahi bangsa ini pemimpin yang memiliki keempat kriteria tersebut. Wallahu ‘alam bishowab

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia