Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Parpol Kompak Setor LPPD di Menit Akhir

02 Mei 2019, 14: 46: 50 WIB | editor : Perdana

Parpol Kompak Setor LPPD di Menit Akhir

SOLO – Partai politik (parpol) peserta pemilu ramai-ramai menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPD) pada hari terakhir kemarin (1/5). Ancaman bagi calon anggota legislatif (caleg) tidak bisa dilantik bila tidak menyetorkan laporan dana kampanye mereka terbukti manjur.  

Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah persuasif berupa imbauan terhadap kepada parpol sejak jauh-jauh hari. “Jadi mau ada calon yang terpilih atau tidak, mereka tetap harus mengumpulkan LPPDK,” katanya kepada koran ini kemarin.

Nurul mengatakan, apabila ada calon yang terpilih asal parpol, namun tidak mengumpulkan LPPDK, maka konsekuensi calon terpilih tersebut tidak akan ditetapkan sebagai anggota, baik itu DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan pasal 68 ayat 1 PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Namun berbeda dengan parpol, tidak ada sanksi secara hukum atau administratif. Namun ada sanksi sosial yang harus mereka terima. Sebab, nantinya LPPDK akan diumumkan ke publik. “Jadi masyarakat bisa melihat keseriusan parpol menjadi peserta pemilu,” katanya.

Beberapa parpol sudah mengumpulkan LPPDK sebelum deadline. Antara lain PPP, Partai Golkar, PDIP, Perindo, Partai Nasdem, PKS, PSI dan Partai Berkarya. Menjelang deadline pukul 18.00, baru menyusul parpol lain, di antaranya PAN, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PBB. 

Setelah diterima, LPPDK dari parpol akan dikirim ke kantor angkutan publik (KAP) yang sudah ditunjuk KPU. Selanjutnya KAP yang nanti bertugas melakukan audit terhadap laporan tersebut. “Nanti hasil dari audit akan  kami terima dan pasti diumumkan ke publik. KAP memiliki waktu 30 hari setelah LPPDK diserahkan untuk menyelesaikan audit sebelum nanti diumumkan ke masyarakat,” urai Nurul.

Terpisah Komisioner Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma juga mewanti-wanti kepada parpol agar tertib dalam pengurusan LPPDK. Sebab, potensi pelanggaran paling riskan pada tahap ini. “Jangan sampai karena terlalu memperhatikan perolehan suara, tidak menggarap LPPDK, nanti parpol yang bertanggung jawab mengirimkan laporan ke KPU. Kami yang bertugas mengawasi,” katanya.

Poppy membenarkan bahwa bila ada caleg terpilih, namun tidak mengumpulkan LPPDK, maka caleg dari parpol tersebut bisa dicoret. Nanti akan disandingkan antara laporan dengan fakta di lapangan. Hal ini terkait tentang jumlah kegiatan kampanye, bahan kampanye dan alat peraga yang dicetak, termasuk yang dipasang,” papar Poppy. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia