Rabu, 20 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

3 Kasus Money Politics di Wonogiri Menguap, Terganjal UU Pemilu

10 Mei 2019, 17: 25: 59 WIB | editor : Perdana

3 Kasus Money Politics di Wonogiri Menguap, Terganjal UU Pemilu

WONOGIRI – Sejumlah kasus dugaan money politics yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Fenomena tersebut dipicu banyaknya celah pada Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, celah pada UU Pemilu yakni subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase sesuai tahapan kampanye.

"Contohnya kasus W. Dia mengaku memberikan uang kepada warga supaya memilih caleg S. Tapi W ini bukan tim kampanye. Jadi kita tidak bisa menjeratnya. Membuktikan kalau W adalah tim kampanye sulit," ungkapnya kemarin (9/5).

Ali kemudian membandingkan regulasi politik uang pada UU Pemilu dengan UU Nomo 10/2016 tentang Pilkada. Dalam UU Pilkada, pemberian sanksi politik uang dapat diberikan kepada penerima dan pemberi uang. Sedangkan pada UU Pemilu, hanya pemberi uang yang dapat diberikan sanksi. 

"Di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima uang sama-sama bisa dihukum. Tetapi di UU Pemilu tidak. Hanya pemberi (uang, Red),” jelas dia.

Selama ini Bawaslu Wonogiri menangani sedikitnya tiga kasus politik uang. Sayangnya, perkara yang sudah terdaftar tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya karena kurangnya bukti dan saksi untuk menjerat terlapor. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia