Senin, 16 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Features
Eksistensi Bangunan Keraton Surakarta (3)

Cagar Budaya Hidup Kondisi Makin Redup 

11 Mei 2019, 22: 28: 37 WIB | editor : Perdana

Cagar Budaya Hidup Kondisi Makin Redup 

PASCA kemerdekaan yang sudah menjadi kesepakatan nasional, posisi keraton-keraton di Nusantara semakin tidak jelas. Karena itu ada kontrak-kontrak politik antara pemerintah Indonesia dengan raja-raja yang bersangkutan. 

Seiring perkembangan zaman, fungsi kerajaan tersebut makin berubah menjadi sebuah produk warisan leluhur yang memiliki makna dan sarat akan nilai sejarah. Karena itu keberadaannya kini dilindungi dalam undang-undang. Yakni UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 2010 tantang Cagar Budaya. 

“Kalau dilihat posisinya sekarang keraton itu bukan hanya cagar budaya yang diwakili bangunan-bangunan di dalamnya saja melainkan sebuah cagar budaya yang hidup. Yang masih ada tradisinya dan dijalankan para pelakunya. Karena itu perlu upaya nyata untuk menjaga warisan leluhur ini agar tetap hidup dalam masyarakat,” ujar Sejarawan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Susanto kemarin.

Disinggung soal bangunan-bangunan di keraton, Susanto mengatakan bahwa banyak bagian bangunan dari keraton yang luput dari perhatian jika melihat kondisinya paling baru. Minimnya perhatian itu jelas karena faktor usia yang memang sudah sangat tua, namun juga disumbang karena minimnya perawatan. 

“Belum seluruh sudut keraton  dirawat seperti semestinya. Lagi-lagi masalahnya karena biaya,” kata Susanto.

Padahal, keberadaan Keraton Surakarta ini sangat penting. Menjadi referensi dalam mempelajari struktur bangunan keraton-keraton pada masa lalu yang sudah minim jejaknya.

Keraton-keraton sebelum era Keraton Surakarta kini tinggal situs saja. Sesungguhnya, jika diadopsi dari struktur bangunan Keraton Surakarta, maka situs Keraton Kartasura juga sangat berpotensi untuk ditemukan kembali dalam skala lebih besar. 

“Keraton Kartasura dipindah ke Desa Sala oleh PB II pada 1745. Desa Sala kemudian jadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sampai hari ini. Kalau ada kesamaan struktur dan konsep bangunan tidak heran, karena aktornya sama. PB II yang mengawali pemindahan dari Kartasura dan mengawali pembangunan di Sala. Sebenarnya ditarik dari sini saja sudah bisa, tapi kalau dikaji lebih dalam memang harus mendetail dan melibatkan banyak faktor untuk diperhitungkan,” papar Susanto.

Dari Kartasura jika ditarik ke belakang jelas memiliki kemiripan dengan Mataram Islam di Kota Gede atau di Plered, Jogjakarta karena cikal bakal kepindahannya dulu memang dari sana. Dari Mataram Islam, tentunya juga bisa dikaitkan dengan kerajaan besar sebelumnya, seperti Kerajaan Pajang, Kerajaan Demak, dan lainnya. Bahkan mirip dengan struktur dan tipologi kerajaan Medang Kamulan di utara Purwodadi. 

“Kalau tipologi keraton itu sama, khususnya sejak kerajaan menganut agama Islam. Di depan ada alun-alun, di barat alun-alun ada masjid. Di selatan alun-alun ada pagelaran, siti inggil, keraton, dan seterusnya. Konsep ini semua sama. Bedanya paling hanya di arah pembangunan masing-masing rajanya,” ujar Susanto.

Pria yang sempat digandeng pemerintah pusat dalam upaya penataan kembali Keraton Kasunanan Surakarta pernah mendata berapa jumlah bangunan yang perlu jadi prioritas untuk segera mendapat perawatan. Saat itu dirinya mengatakan hampir seluruh atau sebagian besar bangunan keraton perlu dapat perhatian, khususnya dalam hal perawatan.

“Banyak bagian yang memang harus disegerakan meski sudah ada perbaikan di beberapa bagiannya. Nah, ini perlu jadi perhatian bersama mengingat banyaknya bangunan yang berubah fungsi dan makin riskan dan berpotensi kurang terjaga. Khususnya bangunan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum seperti alun-alun, pagelaran, museum dan lainnya,” tutur Susanto. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia