Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Target PBB Terus Digenjot

13 Mei 2019, 14: 25: 46 WIB | editor : Perdana

SIBUK: Suasana KPP di kompleks Pemkab Klaten.

SIBUK: Suasana KPP di kompleks Pemkab Klaten. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Klaten menargetkan pendapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini lebih dari Rp 24,5 miliar. Target inbi melebihi capaian tahun lalu. Merealisasikan target itu, BPKD siap melakukan berbagai terobosan. Agar kesadaran para wajib pajak (WP) meningkat.

”Pagunya Rp 30,3 miliar. Kami harapkan minimal melebihi realisasi capaian 2018 sekitar Rp 24,5 miliar lebih. Harapannya mengalami kenaikan dan menyisir piutangnya,” kata Kasubid Penagihan dan Pemungutan BPKD Klaten Harjanto Hery Wibowo kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (12/5).

Setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memacu BKPD untuk mengoptimalkan potensi. Termasuk mengantisipasi pengguna dan pengendapan oleh petugas. Pihaknya telah menindaklanjuti rekomendari BPK terkait administrasi. Guna meningkatkan realisasi capaian PBB tersebut.

BKPD juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemungutan di tingkat daerah. Karena ada bagi hasil kepada pemerintah desa sekitar 10 persen dari pajak daerah. Bisa menjadi pemasukan untuk Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDes).

”Saya lihat capaian realisasi PBB agak stagnan. Saya harapkan dengan adanya petugas baru di desa, ke depan bisa optimal. Setidaknya yang pertama, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tersampaikan ke wajib pajak,” jelas Harjanto.

Ketika ada desa yang belum lunas PBB, BKPD langsung melakukan pemanggilan untuk konfirmasi. Agar diketahui apa saja kendala di lapangan. Harjanto menyebut masih ada tunggakan PBB sekitar Rp 5 miliar.

”Pelan-pelan kami perbaiki untuk target 2019. Memastikan capaian 2019 lebih baik dan bisa naik dua hingga tiga persen. Sehingga bisa mencapai 85 persen,” terang Harjanto.

Mengejar target capaian realisasi PBB, juga dilakukan perbaikan data objek pajak. Memastikan SPPT yang diberikan sama dengan pajak yang harus dibayarkan WP. Harjanto menyebutkan, hal itu dilakukan guna mengoptimalkan capaian realisasi PBB.

”Kesadaran masyarakat terus kami dorong. Misalnya saat membeli tanah kapling. Ya jangan acuh tak acuh dengan pengurusan kewajiban membayar pajak. Karena pelayanan yang kami berikan saat ini lebih cepat. Saya harapkan masyarakat proaktif,” bebernya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia