Selasa, 15 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Sidang Pungli Prona Tirtomoyo, Aliran Uang Tak Terbukti Diterima

14 Mei 2019, 18: 48: 06 WIB | editor : Perdana

Pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara dugaan korupsi pengadaan sertifikat Prona di Kecamatan Tirtomoyo-JOKO SUSANTO

Pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara dugaan korupsi pengadaan sertifikat Prona di Kecamatan Tirtomoyo-JOKO SUSANTO

Share this      

SEMARANG - Fakta baru mulai bermunculan dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pungutan liar (pungli) Program Nasional Agraria (Prona) Kecamatan Tirtomoyo 2016, yang menjerat tiga terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (14/5).

Fakta tersebut adalah uang yang dituduhkan dinikmati sejumlah pejabat pemerintahan dan swasta, ternyata fiktif. Atas perkara yang menjerat eks Camat Tirtomoyo yang terakhir menjabat Sekretaris Camat (Sekcam) Batuwarno Joko Prihartanto, 49; eks Sekcam Tirtomoyo yang terakhir menjabat Sekcam Nguntoronadi, Widodo, 52; dan staf Pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Nur Kholis, 47.

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan lima saksi. Yakni, Surip Suprapto selaku kepala bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah sertifikat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Sulardi selaku Kepala Kesbangpolinmas Wonogiri, Hartiningsih selaku Kepala bidang administrasi dan pembinaan aparatur pada BKD Wonogiri, Sarjito dari pensiunan PNS Dispudparpora Wonogiri, dan Hartono selaku Pengusaha Property sekaligus aktivis LSM di Wonogiri.

Saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Sarjito, apakah pernah menerima uang sebesar Rp 50juta dari terdakwa, secara tegas saksi langsung mengatakan informasi tersebut tidak benar. Bahkan jaksa sempat merinci penerimaanya melalui transfer pertama sebesar Rp 25juta, kedua Rp 10juta dan terakhir Rp 15juta, oleh saksi dipertegas tidak pernah terima uang itu. 

Sama halnya saksi, Hartono, saat ditanya jaksa apakah pernah menerima uang Rp 10juta dan Rp 4juta, Hartono yang di Wonogiri lebih dikenal sebagai aktivis LSM itu membantah. Yang benar menurut dia adalah, dirinya pernah mempunyai hajat, kemudian terdakwa Joko Prihartanto, menyerahkan uang Rp 4juta, yang katanya sumbangan dari teman-teman.  

“Waktu itu suasananya jagong dan kedatangan beliau. Saya juga ndak paham beliau sudah jadi camat, saya tahunya sumbangan hajatan,”kata saksi Hartono, yang kemudian menceritakan awal mula bisa kenal terdakwa, dihadapan majelis hakim yang dipimpin Andi Astara.

Saksi Sulardi, juga membantah telah menerima uang Rp 5juta, yang dikabarkan untuk operasional Kesbangpolinmas. Saksi kemudian mengaku paham terkait kasus itu, setelah dipanggil polisi. Dikatakannya, dalam perkara itu, dirinya disebut menerima sejumlah uang, namun faktanya tidak pernah.

“Padahal ndak pernah menerima, secara lisan kami belum pernah diundang maupun diajak musyawarah terkait Prona. Termasuk secara ke dinasan kami ndak ada keterkaitan, yang jelas saya tak pernah menerima uang terkait prona dan terkait prona kami ndak ada sangkut pautnya, jadi kami tak tahu persis,”kata saksi Sulardi. 

Sedangkan saksi, Surip Suprapto, menjelaskan terkait BPHTB yang merupakan salah stau pajak perolehan daerah atas tanah dan bangunan. Terkait program prona diakuinya sama sekali dirinya tidak pernah diajak kordinasi oleh kecamatan, termasuk diajak kordinasi oleh BPN juga tidak pernah. 

“Prona di Kecamatan Tirtomoyo pembayaran dari kecamatan tahun 2016 tidak ada. Sedangkan pengampunan tidak ada sesuai aturan perundangan untuk pajak BPHTB,”sebutnya.

Perlu diketahui, perkara itu bermula pada Januari 2017 berangkat dari adanya informasi warga Tirtomoyo dipungut biaya proses persiapan penyertifikatan tanah senilai Rp750.000. Nominal itu sangat tidak wajar karena berdasar penghitungan mestinya warga hanya mengeluarkan biaya lebih kurang Rp300.000.

Biaya itu untuk membeli materai, fotokopi dokumen, patok, dan lainnya sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

Dalam penyelidikan polisi menemukan bukti kuat telah terjadi pungli kepada 2.411 pemohon Prona yang tersebar di seluruh desa di Tirtomoyo. Setelah mendapatkan alat bukti cukup, polisi menetapkan Joko, Widodo, dan Nur Kholis sebagai tersangka, September 2017.

Sedangkan dalam dakwaanya, Jaksa menjerat para pelaku dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.

Atau kedua pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. (jks)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia