Sabtu, 25 May 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Dipolisikan, Kades Lampar Membantah

14 Mei 2019, 20: 30: 48 WIB | editor : Perdana

LAPORAN: Ketua RT Desa Lampar mengadukan kadesnya ke Polres Boyolali, kemarin (13/5).

LAPORAN: Ketua RT Desa Lampar mengadukan kadesnya ke Polres Boyolali, kemarin (13/5). (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

BOYOLALI – Kepala Desa (Kades) Lampar, Kecamatan Tamansari Dwi Sugiyanto dilaporkan warganya ke Polres Boyolali, kemarin (13/5). Atas dugaan penyelewengan dana desa. Saat dikonfirmasi, kades bersangkutan membantah dugaan tersebut.

Warga Desa Lampar mencium ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, Dwi Sugiyanto diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli). Terhadap para RT dalam setiap kali melakukan pembangunan infrastruktur.

Ketua RT 01 RW 01 Dukuh Sambirejo, Desa Lampar Darjo Suwarno mengaku, aduan ini didasari fakta di lapangan. Mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan kades. Di antaranya terkait dana limbah pembuatan embung yang masuk ke desa. ”Penggunaan dana ini tidak transparan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo di ruang Satreskrim Polres Boyolali.

Hal senada diungkapkan Ketua RT 05 Dukuh Randukuning Kirdi Marsudi. Dia berkoar jika dukuhnya mendapat bantuan perbaikan jalan, harus ada komitmen berupa menyetor sejumlah uang kepada kades. Dukuh Randukuning terdiri dari RT 05 dan RT 06. Diwajibkan menyetor uang Rp 8 juta.

Menggenapi setoran tersebut, Kirdi Marsudi mengumpulkan dana dari kas. Plus iuran dari warga. Setelah terkumpul, dia menyerahkan langsung uang sebesar Rp 8 juta itu ke rumah Kades Dwi Sugiyanto, tanpa diberikan kuitansi. ”Kalau tidak mau menyetor uang, bantuan akan dialihkan ke tempat lain,” bebernya.

Kasatreskrim Iptu Mulyanto mewakili Kapolres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro menyatakan, aduan dugaan penyimpanganan dana ini telah ditangani. Beberapa orang saksi telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

”Hasil klarifikasi akan kami gelar. Apakah nanti bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau tidak,” terang Mulyanto.

Saat dikonfirmasi, Kades Lampar Dwi Sugiyanto membantah dugaan pungli tersebut. Dia menyebut apa yang disampaikan saksi pelapor tidak benar. Karena pembangunan telah ditangani sepenuhnya oleh PPK. ”Kami tidak ada pungutan. Kalau swadaya untuk menambahi dana bantuan memang ada,” kilahnya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia