Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

MUI Sragen: Masyarakat Tidak Perlu Ikut-Ikutan

16 Mei 2019, 16: 52: 26 WIB | editor : Perdana

SOSIALISASI: MUI Sragen saat mendeklarasikan pemilu aman dan damai.

SOSIALISASI: MUI Sragen saat mendeklarasikan pemilu aman dan damai. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Beragam wacana pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 banyak didengungkan. Termasuk gagasan people power yang akan digelar 22 Mei mendatang. Terkait isu tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sragen memberi himbauan agar tetap berpolitik secara konstitusional.

Sekretaris MUI Sragen Muhammad Fadlan menyampaikan bahwa warga Sragen cukup cerdas dan dewasa menanggapi isu politik pasca pemilu ini. Dia yakin mayoritas warga di Bumi Sukowati tidak terpengaruh dengan ajakan people power yang disuarakan sejumlah elite politik.

”Sragen ini meski ndeso, namun masyarakatnya cerdas. Tidak ada yang akan ikut seperti itu. Jika ada hanya segelintir saja, kami sepakat supaya mencerahkan masyarakat jangan ikut-ikutan,” tuturnya pada Radar Solo Rabu (15/5).

Dia menyarankan pihak yang ingin memperjuangkan hasil pemilu, hendaknya sesuai konstitusi. Langkah yang dilakukan sudah ada jalurnya, seperti lewat lembaga negara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika masih belum puas bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Itu kan sudah ada jalur jalurnya, jika ada tuduhan kecurangan, laporkan dan gugat secara konstitusional,” tandasnya.

Selain itu, Fadlan menilai dilihat dari perspektif agama. Langkah dan isu pengerahan massa dinilai banyak dampak negatifnya. Langkah seperti itu bisa menjadi perpecahan umat. Jika dilakukan justru bisa merugikan umat sendiri.

Jika sampai gerakan itu meresahkan masyarakat, dia menyampaikan TNI/Polri pasti hadir untuk masyarakat untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

Fadlan menegaskan jika ada ulama yang masih menggelorakan dan mendorong people power. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan politik. ”Kami di MUI Sragen sikapnya sangat jelas, bahwa yang penting tidak mengambil langkah di luar koridor konstitusi,” tegasnya. (din/nik)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia