Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Kualitas Good Governance BPJS Kesehatan Naik

17 Mei 2019, 15: 55: 30 WIB | editor : Perdana

OPTIMAL: Pelayanan masyarakat di kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.

OPTIMAL: Pelayanan masyarakat di kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. (SERAFICA GISCHA PRAMESWARI/ RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik good governance dengan skor 85,72 dan berada di skala sangat baik menurut tim asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Capian ini merupakan hasil assessment good governance periode 31 Januari hingga Desember 2018. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menerangkan, capian kali ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 85,63. Dengan capian itu diharapkan duta BPJS Kesehatan konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

“Ada empat aspek yang dinilai oleh tim asesor. Di antaranya aspek komitmen penerapan tata lelola yang baik, aspek dewan pengawas, aspek direksi, serta aspek pengungkapan dan keterbukaan informasi publik,” jelasnya kemarin (16/5).

Ditambahkan Iqbal, good governance  merupakan salah satu aspek indikator BPJS Kesehatan sebagai organisasi yang sehat. BPJS Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai acuan menjalankan aktivitas seluruh organ dan Duta BPJS Kesehatan. 

Melalui prinsip good governance, mampu mengoptimalkan nilai organisasi agar memiliki daya saing yang kuat. Sekaligus mendorong pengelolaan organisasi secara profesional, efisien, dan efektif.

Salah satu wujud implementasi good governance yang  dilakukan BPJS Kesehatan adalah secara rutin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga 100 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dr. Bimantoro R menyampaikan, khusus wilayah kerja kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta sepanjang April 2019 telah membayarkan dana kapitasi dan tagihan klaim senilai Rp 410.539.720.125 dengan 457 FKTP dan 46 FKRTL.

Sampai saat ini BPJS Kesehatan selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani JKN KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi.

Program JKN KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan berkualitas, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

“Ke depan, pemerintah akan terus menjaga sustainbilitas program JKN-KIS dan pelayanan masyarakat terus diperbaiki. Keterbukaan informasi juga kami berikan untuk kenyamanan dan informasi masyarakat,” pungkasnya. (gis/wa)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia