Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Forum Masyarakat Sragen Tolak Rencana People Power

20 Mei 2019, 14: 23: 03 WIB | editor : Perdana

Forum Masyarakat Sragen Tolak Rencana People Power

SRAGEN – Forum Masyarakat Sragen (Formas) memastikan sebagian besar warga Sragen menolak gerakan people power. Formas sudah memastikan sejumlah elemen masyarakat di Bumi Sukowati mengacuhkan people power.

Ketua Formas Andang Basuki menyampaikan pengerahan massa tidak seharusnya dilakukan untuk menolak hasil pemilihan umum (Pemilu). Dia menjelaskan dari segala elemen masyarakat Sragen, mulai dari akademisi, mahasiswa, petani dan sebagainya tidak memberi respon ajakan soal people power yang belakangan diganti namanya jadi gerakan kedaulatan rakyat.

”Gerakan seperti ini sudah tidak direspon oleh masyarakat dan mahasiswa. Kami sudah paham, persoalan seperti pemilu ini harusnya diselesaikan lewat cara yang konstitusional,” terang Andang.

Dia menjelaskan masyarakat cukup cerdas soal politik. Dia menyatakan masyarakat masih percaya dengan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu. Demikian dengan tudingan kecurangan tidak selayaknya mengorbankan warga dalam gelombang aksi. ”Sengketa pemilu kan sudah ada jalurnya, yakni lewat Mahkamah Konstitusi. Kondisi saat ini tentunya berbeda dengan tahun 1998 lalu,” kata Andang.

Dia menjelaskan sudah ada komunikasi dengan sejumlah organisasi kepemudaan. Salah satunya GP Ansor dan Banser yang juga menolak people power. ”Sudah ada pembicaraan, kita hendak membuat deklarasi bersama namun melihat situasi dan waktunya,” jelas Andang.

Andang menyampaikan sejauh ini, sebelum pengumuman masyarakat Sragen juga adem-ayem saja. Tidak terpengaruh isu-isu di media sosial yang gencar mengajak gerakan people power. Secara umum masyarakat Sragen cukup dewasa dan menerima siapapun yang ditetapkan sebagai presiden untuk 5 tahun kedepan.   

”Sistem kita sudah berjalan dan sangat berdemokrasi, kita semua bisa memahamai itu dan tunduk pada aturan yang sudah disepakati bersama. Jika ada yang tertarik atau setuju people power jumlahnya juga tidak banyak,” jelasnya.

Terpisah, beberapa tokoh agama juga menyampaikan pendapatnya serupa soal people power. Salah satunya Pengasuh Ponpes At Taubah Sidoharjo, Ustad Abdul Muin. Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi oknum-oknum yang mengatasnamakan people power. ”Kerja KPU dan Bawaslu sudah berjalan baik. Siapapun presidennya yang telah diumumkan KPU, dia adalah presiden kita bersama,” ujarnya. (din/nik)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia