Minggu, 16 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Features

Upaya Melawan Kemiskinan di Wonogiri 

20 Mei 2019, 21: 37: 27 WIB | editor : Perdana

Upaya Melawan Kemiskinan di Wonogiri 

MEMASUKI usia 278 tahun, masih ada pekerjaan rumah cukup berat bagi Pemkab Wonogiri. Yakni, masalah kemiskinan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengentaskan mereka dari zona merah ini. Lantas seperti apa potret terkini kemiskinan di Wonogiri?

SAMPAI saat ini masih ada tiga kecamatan di Wonogiri masuk zona merah kemiskinan. Pasalnya, di tiga kecamatan itu masih banyak ditemukan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Ada Kismantoro, Paranggupito dan Pracimantoro,” kata Kepala Dinas Sosial Wonogiri Suwartono.

Menurut Suwartono, berdasarkan data yang dimiliki Dinsos Wonogiri pada 2017, saat ini jumlah PMKS di Wonogiri sebanyak 256.595 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 13.088  (5,1 persen) merupakan difabel dan anak berkebutuhan khusus (ABK). 

“Dengan tingginya jumlah difabel di Wonogiri, pemerintah melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan, termasuk peningkatan aksesibilitas, kesetaraan dan keadilan dengan mengedepankan kesetaraan peluang dan hak dalam segala aspek kehidupan,” kata Suwartono.

Dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Dinas Sosial 2016-2021 disebutkan bahwa bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Wonogiri cukup komprehensif. Baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten masing-masing memberikan program untuk pengentasan kemiskinan. Di antaranya pemenuhan kebutuhan pangan dilaksanakan melalui kegiatan 

program beras miskin (raskin) yang kini berganti beras sejahtera (rastra). Program ini sudah berjalan sejak 2004 oleh pemerintah pusat dan pendampingan dari kabupaten. 

Penerima di Wonogiri ada 74.740 KK (data akhir 2016). Salah satu kendala adalah masalah validasi data dan pendistribusian kepada warga, mengingat kondisi di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran. “Ada yang dibagi rata atau dibagi bergilir,” ujarnya. 

Sebanyak 74.740 keluarga penerima rastra atau subsidi pangan saat ini telah dikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan non tunai (BPNT). Seperti beras, telur, gula dan minyak melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) multifungsi. 

“Ada juga pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin dan bantuan dana stimulan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE). Sumber dananya dari APBD Wonogiri,” ujarnya.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian. Mereka yang tidak ter-cover di JKN-KIS dari pemerintah pusat, didanai dari APBD Jateng dan Wonogiri. Data 2017, JKN yang didanai APBD Jateng ada 4.485 jiwa, dan dari APBD Wonogiri ada 26.940 jiwa. “Kondisi data tersebut tidak luput dari inclusion error ataupun exclusion error. Karena itu perlu diverifikasi dan validasi setiap bulan atau maksimal tiga bulan sekali melalui mekanisme yang telah ditentukan secara terus menerus,” paparnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo juga mengakui masalah kemiskinan juga menjadi kendala pada awal dia menjabat. Pada 2016, angka kemiskinan menyentuh angka 13,12 persen dari total penduduk 1, 086 juta jiwa. 

“Tingginya angka kemiskinan ini menjadi sangat wajar karena faktanya  80 persen infrastruktur, baik jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, masih mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat, mahalnya biaya kesehatan serta tidak memadainya fasilitas kesehatan di tingkat dasar. Kondisi fasilitas ekonomi kerakyatan juga bisa dikatakan tidak layak,” kata Joko Sutopo.

Tidak hanya itu, masih rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai angka 40 ribu. Termasuk masalah krisis air bersih setiap kemarau di wilayah selatan. “Inilah fakta-fakta ketika awal kami mengemban kepercayaan dari masyarakat Wonogiri,” ujar bupati yang akrab dipanggil mas Jekek ini.

Untuk mengatasi masalah ini, kemudian diluncurkan Panca Program Bupati Wonogiri. Yakni, Alus Dalane, Rame Pasare, Sehat Wargane, Pinter Rakyate lan Gratis Sekolahe, dan terakhir adalah Sukses Petanine. “Ini langsung menyentuh masyarakat dan membawa perubahan,” ujarnya. 

“Program Alus Dalane merupakan prioritas pertama dalam membangun infrastruktur. Ini untuk menjawab pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa,” ujarnya.

Sedangkan program Rame Pasare diluncurkan sebagai solusi bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di Wonogiri dengan merevitalisasi pasar-pasar tradisional sebagai urat nadi ekonomi rakyat. Dalam 3 tahun ini, sudah delapan pasar direvitalisasi.

Lalu, program Pinter Rakyate dan Gratis Sekolahe merupakan upaya pemkab mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam bidang pendidikan. Sudah dua tahun ini diterbitkan kebijakan pendidikan dasar gratis serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. “Bahkan tahun ini ada program seragam sekolah gratis,” tandasnya.

Sedangkan pada program Sehat Wargane diluncurkan sebagai bentuk keprihatinan pemerintah karena masih tingginya biaya kesehatan bagi warga miskin. Wujudnya pembebasan biaya perawatan di bangsal kelas III RSUD Wonogiri dan program jaminan persalinan serta pembebasan biaya retribusi puskesmas.

“Pada 2019, pemkab telah memperbaiki data program JKN melalui BPJS Kesehatan. Dengan melibatkan unsur pemerintah desa sebagai ujung tombak pendataan diharapkan validasi data BPJS Kesehatan semakin tepat sasaran. Puskesmas juga kami perbaiki agar bisa melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.

Sedangkan untuk program Sukses Petanine, merupakan kebijakan mendasar terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Hingga saat ini pupuk bersubsidi mampu disediakan dalam jumlah yang memadai sehingga para petani tidak akan lagi kesulitan mendapatkannya.

“Hasil keras seluruh pihak membuahkan satu indikator nyata keberhasilan arah kebijakan pemerintah. Terbukti, angka kemiskinan turun dari 13,12 persen menjadi 10,7 persen,” ujarnya. (kwl/bun)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia