Rabu, 24 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Mantan Kades Urutsewu Dilaporkan Atas Dugaan Penyelewengan Dana Desa

23 Mei 2019, 15: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Mantan Kades Urutsewu Dilaporkan Atas Dugaan Penyelewengan Dana Desa

BOYOLALI – Gerakan Anti Korupsi Independen (GAKI) Cabang Boyolali melaporkan mantan Kepala Desa (Kades) Urutsewu, Kecamatan Ampel Sri Haryanto ke kejaksaan negeri (kejari) setempat, belum lama ini. Diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana desa selama periode 2015-2019. Perwakilan GAKI Jiyono melaporkan Sri Haryanto karena diduga meninggalkan bekas masalah pengelolaan keuangan desa.

Selama menjabat kades periode 2013-2019, pengelolaan keuangan desa tak memperhatikan empat azas utama. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1. ”Keuangan desa seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (22/5).

Tetapi yang dilakukan mantan Kades Urutsewu tidak demikian. Terutama untuk pengelolaan dana yang bersumber dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Contoh soal, lanjut Jiyono, mantan Kades Urutsewu dinilai tidak konsisten dalam penyaluran bantuan stimulan pemugaran rumah keluarga miskin (gakin).

Penerima manfaat tidak menerima seperti dalam perencanaan, yakni sebesar Rp10 juta. Tetapi hanya diberikan stimulan antara Rp 2-6 juta saja. ”Itu pun pengadaan materialnya disuplai mantan kades sendiri. Tidak melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan), PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa), atau panitia lokal,” imbuh Jiyono.

Belum cukup, Sri Haryanto diduga juga menarik dana swadaya dari beberapa kegiatan proyek fisik yang dibiayai DD di beberapa dukuh. Nilainya sekitar Rp7,5-20 juta. Dari sini, GAKI berharap pihak terkait melakukan pemeriksaan atau investigasi atas dugaan penyimpangan tersebut. Khususnya dari Kejari Boyolali.

Selain kejari, pelaporan juga disampaikan kepada Bupati Boyolali Seno Samodro, Polsek Ampel, inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dispermasdes), dan lainnya. Kasi Intel Kejari Boyolali Baskoro Adi Nugroho mengaku laporan tersebut sudah diterima pihaknya. ”Saat ini kami sedang melakukan telaah terhadap laporan itu,” bebernya.

Saat dikonfirmasi, Sri Haryanto menilai pelaporan tersebut merupakan hak masyarakat. Meski demikian, dia sudah menyiapkan semua surat pertanggung jawaban (SPj) setiap penggunaan anggaran selama dia menjabat. ”Ya monggo saja. Semua kan ada SPj-nya,” kilahnya. 

Sri Haryanto justru menduga laporan tersebut erat kaitannya dengan agenda politik pemilihan kepala desa (pilkades) setempat yang akan digelar serentak, 29 Juni mendatang. Sebagai catatan, Sri Haryanto kembali maju dalam pilkades, berstatus petahana. Dia akan menantang dua calon lainnya. ”Memang dasarnya mereka (pelapor, Red) adalah orang yang tidak suka dengan saya. Dan ini kan tahun politik, mau ada pilkades. Persoalan yang dulu-dulu diungkap semua,” ujarnya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia