Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Pajak dan Retribusi Dominasi PAD Wonogiri

23 Mei 2019, 12: 45: 59 WIB | editor : Perdana

TRANSPARAN: Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno beri keterangan pada jumpa pers kemarin (22/5).

TRANSPARAN: Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno beri keterangan pada jumpa pers kemarin (22/5). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – DPRD Wonogiri menyelesaikan masa persidangan I 2019 (Januari-April). Hasilnya antara lain merampungkan pembahasan enam raperda dan memberikan 14 rekomendasi untuk ditindaklanjuti bupati. Seperti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Enam raperda tersebut yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Wonogiri Nomor 21/2012tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, enam raperda merupakan bagian dari program pembentukan perda (Propemperda) 2019 yang berjumlah 19 Raperda. “Pembahasan enam raperda telah dilaksanakan pembahasannya oleh tiga panitia khusus dan telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna 4 Februari lalu.

"Kegiatan selanjutnya yakni reses tahap I oleh 45 anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing selama enam hari. Dari 18-23 Februari. Hasilnya telah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 25 Februari," ungkapnya pada jumpa pers, Rabu (22/5).

Selain itu, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonogiri tahun 2018 selesai dibahas secara internal oleh anggota DPRD. Hasilnya disampaikan kepada bupati dalam rapat paripurna 18 Maret dengan memberikan catatan strategis berupa 14 rekomendasi agar ditindaklanjuti bupati.

Rekomendasi pertama yakni dokumen LKPJ sebagai laporan kinerja telah disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3/2007tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Rekomendasi selanjutnya, dasar hukum penyusunan dokumen LKPJ sudah tersaji secara komprehensif sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian, gambaran umum Wonogiri sudah dipaparkan fakta dan informasi sesungguhnya dari data dan potensi wilayah terkini meliputi aspek geografis, demografis, dan ekonomi.

"Terkait penyajian data gambaran umum daerah supaya terus dipertahankan dan ditingkatkan validitas dan komprehensivitas data sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan potensi sumber daya daerah yang perlu dikembangkan," papar ketua dewan.

Berikutnya, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diuraikan dalam LKPJ dinilai sesuai dokumen perencanaan pembangunan yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah (RKPD) Wonogiri 2018, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Wonogiri 2016 – 2021, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005 – 2025.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Wonogiri karena sejak awal konsisten menyelenggarakan pembangunan daerah yang bertumpu pada prioritas panca program unggulan pembangunan,” urai Setyo.

Komponen pendapatan asli daerah (PAD) 2018 dalam LKPJ menunjukkan peningkatan cukup signifikan terutama pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

"Kemajuan realisasi komponen PAD perlu terus ditingkatkan guna mendorong komponen yang belum maksimal,” terang dia.

Selain itu, proporsi belanja tidak langsung yang didominasi belanja pegawai cenderung menurun. Sedangkan belanja langsung yang diharapkan didominasi belanja modal cenderung meningkat.

Sementara itu, dalam masa persidangan I, juga melakukan penyusunan raperda inisiatif DPRD yang masuk propemperda 2019. Yakni, Raperda Inisiatif Komisi II tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Wonogiri Nomor 14/201 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya raperda inisiatif Bapemperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam proses penyusunan. (kwl/aw/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia