Rabu, 20 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Pemprov Jateng Delapan Kali Beruntun Terima WTP

28 Mei 2019, 08: 30: 59 WIB | editor : Perdana

TERUS DIMONITOR: Perwakilan BPK RI menyerahkan LHP kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di DPRD Jateng, Senin kemarin (27/5)

TERUS DIMONITOR: Perwakilan BPK RI menyerahkan LHP kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di DPRD Jateng, Senin kemarin (27/5) (BAYU WICAKSONO/RADAR SOLO)

Share this      

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jateng 2018, Senin (27/5). Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar dan Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. 

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk ke delapan kali berturut-turut, BPK memberikan wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada LKPD Jateng 2018.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, hal ini merupakan kerja bersama-sama aparatur sipil negara (ASN) itu telah membuahkan hasil. Sebab, delapan kali berturut-turut pemprov mendapat WTP. Tentu ini juga berkat dukungan dari DPRD Jateng. 

“Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini,” kata Ganjar usai Sidang Paripurna 

DPRD Jateng dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2018.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono mengatakan, sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LK. 

“Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara system. Aset peralihan personel, peralatan, pembiasaan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan Jateng belum dikelola tertib,” ujarnya.

Ganjar menambahkan, masih ada pekerjaan rumah terkait WT seperti yang disampaikan Agus Joko Pramono. Sehingga, terkait aset sekolah dan bantuan operasional sekolah (BOS), harus  terintegrasi dengan semua. Di luar itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. 

“Apa kesulitan yang dihadapi kita bicarakan, tapi jangan ngapusi. Kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring,” tandasnya. (lhr/bun)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia