Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Terjerat Kasus Pungli, Mantan Kepala DPU Jadi Tersangka

28 Mei 2019, 17: 49: 13 WIB | editor : Perdana

Kasi Pidsus Kejari Klaten Ginanjar Damar Pamenang

Kasi Pidsus Kejari Klaten Ginanjar Damar Pamenang

Share this      

KLATEN – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Klaten menetapkan mantan kepala dinas pekerjaan umum (DPU) setempat Abdul Mursyid sebagai tersangka. Pria yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab Klaten itu terjerat kasus pungutan liar (pungli). Terkait pengadaan langsung paket pekerjaan pada 2015. 

Diduga yang bersangkutan memberikan arahan atau memaksa bawahannya memungut penyedia jasa sebesar 10-15 persen dari nominal pekerjaan. Penyidik Kejari Klaten telah menetapkan Abdul Mursyid sebagai tersangka sejak 21 Mei lalu.

”Penetapan tersangka ini setelah penyidik memiliki dua alat bukti kuat yang dijadikan dasar,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klaten Ginanjar Damar Pamenang saat ditemui Jawa Pos Radar Solo di ruang kerjanya, kemarin (27/5).

Pengungkapan kasus pungli itu sejak 2015 lalu, setelah adanya temuan dari inteljen kejari. Terkait penatapan yang baru dilakukan 21 Mei, karena Kejari Klaten tidak ingin terburu-buru. Karena harus memiliki dua alat bukti kuat sebelum menetapkan Mursyid sebagai tersangka.

Baru Mursyid yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru pada tahap proses penyelidikan. Terlebih sejak kemarin (27/5), kejari sudah memanggil para saksi terkait kasus tersebut.

”Hari ini (kemarin) kami sudah mulai memanggil beberapa saksi, khusunya penyedia jasa. Kami jadwalkan Senin hingga Rabu mendatang untuk dimintai keterangannya. Total nantinya ada 10 saksi dari penyedia jasa yang kami panggil. Untuk hari ini (kemarin) saja sudah ada lima saksi yang kami panggil,” jelas Ginanjar.

Pemanggilan saksi tidak hanya berhenti pada 10 orang saja. Ginanjar memprediksi khusus saksi dari penyedia jasa, terdapat 100 orang yang nantinya dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk meminta keterangan pihak dinas yang bersangkutan, serta para ahli.

Meminta keterangan dari para saksi, terutama penyedia jasa untuk memastikan, apakah mereka sempat memberikan uang kepada tersangka. Baik itu diminta, maupun tidak. Dari penghitungan sementara Kejari Klaten, total perolehan pungli yang didapatkan tersangka sekitar Rp 1,1 miliar.

”Selama proses penyelidikan, yang bersangkutan koorperatif. Tetapi belum kami lakukan pemanggilan lagi terkait motivasinya melakukan pungli. Karena setelah Lebaran nanti, kami akan masih memanggil para saksi,” beber Ginanjar.

Atas tindakan itu, Mursyid terjerat pasal 11 atau pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Salah seorang penyedia jasa yang enggan disebut namanya membenarkan jika pihaknya telah diperiksa sebagai saksi. Atas kasus yang menjerat Mursyid tersebut. Namun dia enggan menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan yang dijalaninya. ”Ya benar. Saya diperiksa terkait proyek pengadaan langsung paket pekerjaan di 2015,” jawabnya singkat. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia