Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Kasus Pungli Proyek DPU 2015 Tak Menutup Tersangka Baru

29 Mei 2019, 18: 21: 32 WIB | editor : Perdana

Kepala Kejari Klaten Fery Mupahir

Kepala Kejari Klaten Fery Mupahir

Share this      

KLATEN – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Klaten Abdul Mursyid sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Klaten itu terjerat kasus pungutan liar (pungli). Terkait pengadaan paket pengerjaan di 2015. Kendati demikian, kasus tersebut tak berhenti di Abdul Mursyid. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten masih mendalami kasus tersebut dan tak menutup adanya tersangka baru.

Kepala Kejari Klaten Fery Mupahir menyebut ada kemungkinan pihaknya menetapkan tersangka baru dalam kasus pungli tersebut. ”Saat ini masih dalam proses penyidikan. Sepanjang mendukung dan alat buktinya mencukupi, bisa saja,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (28/5).

Fery membenarkan jika Abdul Mursyid sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Karena kejari masih melihat pasal yang disangkakan. Sembari menunggu hasil penyidikan lebih lanjut oleh jajarannya.

”Kita lihat dulu, hingga nantinya sampai pemberkasan. Bisa dijadikan pertimbangan, apakah nantinya dilakukan penahanan atau tidak,” bebernya.

Saat menjabat Kepala DPU Klaten pada 2015, Abdul Mursyid diduga memberikan arahan atau memaksa bawahannya melakukan pungutan kepada penyedia jasa. Sebesar 10-15 persen dari nominal pekerjaan. Seluruhnya merupakan proyek pengadaan langsung paket pekerjaan di 2015. ”Apakah pungli yang dilakukannya itu mamaksa atau tidak, baru diketahui setelah penyidikan selesai,” ujarnya.

Hasil penghitungan kejari, Mursyid memperoleh Rp 1,1 miliar dari hasil pungli. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni penyedia jasa. Memastikan apakah mereka dimintai pungutan atau tidak.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pendayagunan Aparatur Kinerja dan Penghargaan, Bidang Umum dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten Anggara Benny K., menyebut pihaknya telah mengetahui jika Mursyid sudah ditetapkan sebagai tersangka.

”Ya, kami sudah tahu kalau ditetapkan tersangka. Justru saya tanyakan langsung ke pak Ginanjar (Kasi Pidsus Kejari Klaten, Red). Tapi yang bersangkutan belum dilakukan penahanan,” ucap Benny.

BKPPD saat ini belum menerima tembusan atas penetapan Mursyid sebagai tersangka. Tindakan lebih lanjut baru dilakukan, apabila yang bersangkutan sudah ditahan. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Jika sudah ada laporan, misalnya yang bersangkutan telah ditahan, maka bisa langsung kami proses untuk dilakukan pemberhentian sementara. Nantinya untuk penerimaan gajinya hanya 50 persen saja,” terang Benny.

Mursyid terancam terjerat pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terancam hukuman 4-20 tahun perjara. Plus denda Rp 1 miliar. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia