Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Santunan Keluarga PTPS Masih Diproses

31 Mei 2019, 16: 22: 03 WIB | editor : Perdana

Santunan Keluarga PTPS Masih Diproses

SOLO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta berjanji segera memberikan santunan untuk keluarga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang meninggal dunia saat bertugas. Saat ini, bantuan tersebut masih dalam proses pencairan.

Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi petugas PTPS. Berdasarkan  data Bawaslu setempat, ada satu anggota PTPS yang meninggal dunia atas nama Agung Nugroho, 31 warga Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan. Sedangkan 13 anggota PTPS lainnya menjalani rawat inap dan satu rawat jalan. 

“Bawaslu RI telah memberikan tanggung jawabnya dalam memberikan kompensasi. Saat ini tengah dilakukan proses pengisian data dan verifikasi,” terang Budi. 

Dia berharap santunan tersebut tidak dilihat dari nilainya. Melainkan, sebagai wujud apresiasi Bawaslu terhadap PTPS. “Memang (nominalnya, Red) tidak seberapa. Tapi, ini wujud apresiasi kepada PTPS,” ungkap Budi.

Di lain sisi, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Surakarta memiliki sejumlah catatan. Di antaranya terbitnya Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang berdekatan dengan tahapan pemilu. Sehingga, tidak memberi cukup waktu luang melakukan penyesuaian peraturan.

“Tahapan pemilu yang panjang dengan harapan lebih memahamkan masyarakat, justru menjadi bumerang. Yaitu cukup banyaknya potensi pelanggaran,” jelas dia

Selama masa tahapan kampanye, Bawaslu Surakarta menanggani dugaan pidana pemilu sebanyak empat kasus, pelanggaran administratif satu kasus, dan sebanyak 12.018 pelanggaran alat peraga kampanye.

Evaluasi lainnya yakni manajemen logistik yang ditangani kurang profesional. Di antarnaya kekurangan surat suara di TPS. Totalnya sekitar 13.617 lembar. Beban kerja petugas KPPS juga menjadi sorotan dari Bawaslu. Kondisi tersebut mengakibatkan turunnya daya tahan tubuh.

“Ada pula perlakuan surat suara yang tidak sah, ketidaktahuan mengenai form C7 di TPS, saksi tidak boleh masuk TPS. Ini menunjukkan fenomena gagal paham di sejumlah wilayah,” papar Budi.

Hasil evaluasi tersebut mendorong Bawaslu Surakarta memberikan masukan kepada pemerintah duduk bersama elemen terkait merumuskan sistem pemilu yang sederhana. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia