Minggu, 21 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Pemkab Tekan Aksi Pemburu Harta Karun

07 Juni 2019, 13: 25: 59 WIB | editor : Perdana

Pemkab Tekan Aksi Pemburu Harta Karun

PERAN pemerintah sangat menentukan nasib cagar budaya. Baik yang sudah ditemukan maupun belum sempat dieksplor. Demikian ditegaskan pemerhati budaya Bimo Kokor Wijanarko.

Dia mencontohkan keputusan Pemkab Sukoharjo menetapkan lahan persawahan Mojo sebagai kawasan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan, siapa pun yang merusak maupun mengambil barang dan mengubah fungsi kawasan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. ”Ancaman hukumannya paling singkat satu tahun penjara, paling lama 15 tahun,” jelas dia.

Bagi pihak yang nekat mengambil benda cagar budaya juga dapat dikenakan sanksi denda Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, lanjut pria yang beken disapa Kokor itu, pemburu harta karun kerap melakukan penggalian secara sembunyi-sembunyi di lokasi setempat. 

Guna melancarkan aksinya, lahan yang bakal digali disewa senilai Rp 3 juta. Setelah mendapatkan benda tertentu, pelaku mencucinya di sungai sekitar lahan persawahan Joho.

“Ketika ditanya soal hasil galian, mereka mengaku hanya mendapatkan manik-manik. Tapi kalau dilogika, tidak mungkin para pemburu ini mau mengeluarkan uang untuk sekadar manik-manik,” tandasnya.

Tapi, saat ini, Kokor lega lantaran kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Terpasang plakat dengan tulisan Dilarang Merusak, Mengambil Barang, Mengubah Fungsi Di Area Cagar Budaya. 

Kokor memprediksi, pada zaman Hindu-Buddha, kawasan persawahan Joho merupakan kompleks makam. Itu terlihat dari penemuan keranda jenazah dan lesung, serta terdapat gerabah berisi perhiasan. (yan/wa)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia