Selasa, 22 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Tuntutan Kades Doyong Dinilai Ringan

10 Juni 2019, 19: 10: 57 WIB | editor : Perdana

Tuntutan Kades Doyong Dinilai Ringan

SRAGEN – Sejumlah warga Desa Doyong, Kecamatan Miri kecewa dengan tuntutan ringan yang dialamatkan terhadap Sri Widyastuti dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa 2016. Kades Doyong tersebut dituntut jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sri Wahyuni menjalani sidang tipikor pennyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Doyong 2018. Kasus tersebut sudah diusut Kejari Sragen sejak Oktober 2017.

Jenis pelanggarannya dalam proyek talud senilai Rp 172.504.800. Ada pula pelanggaran dalam proyek drainase senilai Rp 58.866.050. Selain itu pihak kejaksaan melihat pelanggaran di proyek rabat jalan dan renovasi perpustakaan.

Warga Doyong Ichawanudin Bukhori menyayangkan ringannya tuntutan tersebut. Padahal kasus ini serupa dengan kasus korupsi di Desa Tremes, Kabupaten Wonogiri yang menyeret kades nonaktif Agus Juair dengan tuntutan 4 tahun penjara.

”Terjadi disparitas yang signifikan terkait ukuran pemidanaan. Di mana yang kades Tremas dituntut 4 tahun, sedangkan kades Doyong hanya 1 tahun 6 bulan. Kami masyarakat awam bertanya-tanya, bagaimana dengan tindak pidana yang sama, modus operandinya sama dan kualifikasi Pasal UU Tipikor yang dibuktikan oleh JPU dalam surat tuntutan juga sama. Namun tuntutan pidananya berbeda,” keluhnya.

Ketua Masyarakat Peduli Hukum dan Anti Korupsi (MPHAK) ini menilai tuntutan pidana tidak berimbang dan adil. Padahal hak masyarakat Desa Doyong terampas akibat kasus tersebut.

Sementara itu Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Agung Riyadi menyampaikan pihaknya sudah melakukan penuntutan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Meski kasusnya sama dengan di Wonogiri, namun terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara.

”Wonogiri belum ada pengembalian, sedangkan kades Doyong sudah semua. Kita juga tetap memberikan pidana, tuntutan kita juga bukan yang paling ringan, karena minimal 1 tahun. Yang penting uang bisa kembali ke kas desa dan bisa digunakan untuk pembangunan desa lagi,” terangnya.

Agung menjelaskan pihak terdakwa juga sudah terkena hukuman moral dengan statusnya. ”Kita juga ada yurisprodensi, tolak ukur kasus sebelumnya. Selain itu dia juga terkena denda Rp 50 juta, kalau tidak dibayarkan subsider 2 bulan,” tandasnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia