Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Tuntut Transparansi Anggaran Desa, Warga: Ini Pembohongan Publik

10 Juni 2019, 21: 32: 04 WIB | editor : Perdana

Papan informasi keuangan APBDes berupa baiho yang dipasang di kantor Desa Trunuh

Papan informasi keuangan APBDes berupa baiho yang dipasang di kantor Desa Trunuh

Share this      

KLATEN - Warga Desa Trunuh menuntut pemerintah desa untuk transparan soal penggunaan APBDes 2018. Perwakilan warga mendatangi kantor Desa Trunuh pada Senin (10/6). Mereka ditemui Kepala Desa Trunuh Sumarwan dan jajarannya serta Camat Klaten Selatan Joko Hendrawan.

Salah seorang perwakilan warga Suyanto mengungkapkan, warga ingin meminta konfirmasi terkait penggunaan anggaran selama ini. Sebab, warga merasa ada perbedaaan antara papan informasi keuangan desa yang dipasang di kantor desa setempat dengan realisasi yang terpampang pada papan proyek.

“Tidak pernah ada sosialisasi jika dilakukan pembangunan. Seperti di Dusun Sraten, tahu-tahu dikerjakan, warga tidak mengetahui. Apalagi dalam pembangunan tidak melibatkan warga sama sekali. Padahal dana desa untuk kemakmuran,” jelas Suyanto, Senin (10/6).

Lebih lanjut Suyanto menilai, selama ini pemerintah desa tidak transparan soal peruntukan penggunaan anggaran. Apalagi tidak ada sosialisasi kepada warga, sehingga perbedaan penggunaan anggaran menimbulkan tanda tanya di kalangan warga.

Ia mencontohkan proyek pengaspalan jalan di depan salah satu rumah warga. "Dalam APBDes disebutkan pelaksanaan pengaspalan proyek di depan rumah Ibu Kustini sebesar Rp 17 juta. Tapi, dalam prasasti hanya disebutkan Rp 13 juta, perbedaan ini yang kami tanyakan. Selebihnya dikemanakan?" jelasnya.

Selain itu, masih ada sejumlah contoh lain perbedaan informasi anggaran. Selisih tersebut bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini sama saja ya pembohongan publik karena totalnya cuma segini. Kalau warga nanti tidak puas, ya tetap kita lanjut (demo). Ke depannya tetap kita pantau dan awasi. Sebagai masyarakat harus tahu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Trunuh Sumarwan menjelaskan, adanya perbedaan antara papan informasi keuangan desa dengan realisasi karena nilai yang tertera itu baru sebatas perencanaan. 

Ditambah lagi, pemerintah desa tidak memasukkan anggaran yang bersumber dari permohonan pengajuan mereka. Seperti bantuan keuangan (bankue) provinsi, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), rehab kantor desa, hingga taman kantor.

Namun, Sumarwan berjanji dalam waktu dekat akan memasang papan informasi keuangan desa terkait APBDes Perubahan 2018. Termasuk realisasi penggunaan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. 

"Harapannya warga dapat memahami jika seluruh anggaran digunakan dengan semestinya," papar Sumarwan. (ren/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia