Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Warga Trunuh Usung Keranda ke Balai Desa, Giliran Kades Diminta Mundur

13 Juni 2019, 22: 14: 39 WIB | editor : Perdana

KECEWA: Keranda simbol protes warga di Balai Desa Trunuh.

KECEWA: Keranda simbol protes warga di Balai Desa Trunuh. (BOY ROHMANTO/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Warga Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan kembali menggelar aksi protes, kemarin (12/6). Buntut kekecewa tuntutan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2018 yang tak ditanggapi pemerintah desa (pemdes) setempat. Aksi protes ditandai dengan mengusung keranda jenazah ke balai desa setempat.

Aksi protes diikuti puluhan orang yang tergabung dalam Forum Warga Desa Trunuh (FWDT). Keranda jenazah dibungkus kain putih. Bertuliskan ”Simbol Kematian!!! Desa trunuh Berkabung” serta ”Simbol Kematian Hati Nurani Aparat Desa Trunuh”. Tak hanya itu, mereka juga membawa spanduk MMT yang meminta Kepala Desa (Kades) Trunuh Sumarwanto mundur dari jabatannya.

Aksi protes berlangsung cukup kondusif. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aksi dijaga ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Sejatinya, ini aksi protes kedua yang dilakukan warga. Protes pertama dilancarkan Senin (10/6). Lewat sebuah audiensi yang juga dihadiri kades setempat. Namun karena tuntutan tak ditanggapi, gelombang protes lebih besar dilakukan warga.

”Kami menuntut perangkat desa berlaku benar. Dana desa harus digelontorkan ke warga dan dikelola dengan baik untuk pembangunan desa. Kami tidak ada niatan mengganggum apalagi merongrong pemerintahan desa,” ujar koordinator aksi Anggun Nasir kepada Jawa Pos Radar Solo.

Kades Trunuh Sumarwanto saat dikonfirmasi membantah tuduhan warga. Menurutnya, pemdes sudah melakukan transparansi terhadap pengelolaan APBDes 2018. ”Tuduhan warga bahwa pengelolaan dana tidak transparan, itu salah. Karena dana masyarakat sudah disalurkan untuk kegiatan masyarakat,” ungkapnya.

Kades menambahan, semua anggaran sudah tersalurkan kepada warga. Hanya saja realisasi laporan pengelolaan anggaran yang ada di papan informasi di balai desa belum diubah. Informasi di papan tersebut dibuat Maret 2018. Sedangkan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Klaten dan Provinsi Jateng baru cairnya Oktober 2018.

Perbedaan jumlah anggaran yang digunakan di papan informasi di balai desa dengan yang ada di papan proyek sebatas perencanaan. Ditambah tidak dimasukannya sumber anggaran dari pengajuan yang dilakukan pihak pemdes. Seperti bankue, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), rehab kantor desa, hingga taman kantor.

Dalam waktu dekat, pemerintah desa setempat bakal memasang papan informasi terkait APBDes Perubahan 2018. Termasuk realisasi penggunaan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu Camat Klaten Selatan Joko Hendrawan memahami protes yang dilancarkan warga. Pihaknya sudah menyarankan pemerintah desa mengganti papan informasi keuangan desa dengan yang baru, termasuk realisasinya. ”Sudah kewajiban pemerintah desa memberikan informasi keuangan kepada warganya. Baik itu APBDes Perubahan 2018 dan realisasinya di lapangan,” tandasnya. (oh/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia