Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Kades Doyong Divonis 1 Tahun Penjara

15 Juni 2019, 14: 20: 59 WIB | editor : Perdana

Kajari Sragen Syarief Sulaeman N

Kajari Sragen Syarief Sulaeman N (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kepala Desa (Kades) nonaktif Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sri Widyastuti divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dalam kasus korupsi dana desa, Kamis (13/6) sore. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sragen menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Vonis terdakwa lebih ringan 6 bulan dari tuntutan yang diajukan.

”Putusnya kemarin sore, selain vonis 1 tahun penjara juga denda Rp 50 juta. Kami masih ada waktu pikir-pikir selama 7 hari,” terang Syarief kemarin (14/6).

Kuasa hukum Sri Widyastuti juga menyatakan sikap pikir-pikir. ”Kami juga mempertimbangkan pengembalian kerugian negara oleh terdakwa,” terangnya.

Jika kedua belah pihak menerima putusan majelis hakim, lanjut kajari, sisa hukuman dikurangi masa tahanan menjadi wewenang Lapas Kelas 2A Sragen. Saat ini Sri Widyastuti juga sudah ditahan di lapas Sragen.

”Dari lapas akan menghitung, dipotong masa tahanan itu menjadi hak tersangka,” bebernya.

Sementara itu Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen Siswanto menilai terdakwa seharusnya menerima hasil putusan tersebut.

”Kami menyarankan jangan sampai banding. Pertimbangannya melihat ancaman hukumannya sangat berat, ancaman hukuman 12 tahun penjara,” ujarnya.

Dia menekankan kasus Kades Doyong ini menjadi peringatan bagi kades lain dalam mengelola dana desa maupun alokasi dana desa.

”Perlu dilihat lagi aturannya, tapi ancaman di atas 5 tahun tidak bisa menjabat lagi meski hasil putusan pengadilan hanya satu tahun,” terangnya.

Sri Widyastuti ditahan sejak Jumat 20 Juli 2018 lalu. Dia terbukti melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 junto undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yakni penyimpangan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016. (din/adi

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia