Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Dispendukcapil Kebut Pindah Data Warga Kelurahan Baru

16 Juni 2019, 08: 05: 59 WIB | editor : Perdana

SATU IDENTITAS: Perekaman data e-KTP salah satunya sidik jari pemohon.

SATU IDENTITAS: Perekaman data e-KTP salah satunya sidik jari pemohon. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menyelesaikan 25 persen perpindahan administrasi kependudukan warga di lima kelurahan hasil pemekaran. Diperkirakan pada awal Juli nanti seluruh identitas kependudukan dapat diselesaikan.

Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil, Subandi mengatakan, proses pengubahan data sudah dimulai sejak Mei lalu oleh tim khusus. Masing-masing tim di setiap kelurahan melakukan jemput bola sampai ke tingkat RT/RW.

“Proses pengumpulan data telah selesai. Sementara pencetakan identitas baru sudah mencapai 25 persen dari total penduduk di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Joglo, Semanggi, dan Mojo. Kemampuan lima mesin cetak kami hanya 500-750 lembar per hari. Itu pun kalau dimaksimalkan semua. Apalagi kami harus melayani permohonan reguler, sehingga paling tidak awal Juli semuanya selesai,” urainya, Sabtu (15/6).

Subandi menambahkan, jumlah penduduk wajib KTP sekitar 66.000 orang dan jumlah anak pemilik kartu identitas anak (KIA) di kisaran 25.000. “Kami memperbarui data penduduk ke server  terlebih dahulu. Sehingga saat mereka menggunakan nomor identitas kependudukan (NIK), alamatnya otomatis sudah diubah, meski mereka belum menerima KK atau KTP baru,” katanya.

Sekretaris Dispendukcapil Kota Solo Supraptiningsih menambahkan, data yang dikumpulkan termasuk pembaruan status kependudukan warga bersangkutan. Misalnya, sebelumnya tertulis lulusan SMA, karena sudah lulus dan menjadi sarjana maka status pendidikannya bisa diganti.

“Di KTP dan KK baru akan tertulis alamat baru lengkap dengan RT/RW. Data yang dikumpulkan sesuai persyaratan adalah seluruh fotokopi dokumen yang mereka miliki,” terangnya.

Sekadar informasi, pemekaran wilayah  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32/2006yang mengatur batas minimal luasan satu wilayah kelurahan perkotaan, yakni tiga kilometer persegi dengan jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia