Minggu, 21 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Klaim Suara Berkurang, Caleg Laporan KPU

18 Juni 2019, 20: 02: 23 WIB | editor : Perdana

Nurul Sutarti, Ketua KPU Solo

Nurul Sutarti, Ketua KPU Solo

Share this      

SOLO – Proses perhitungan suara dalam Pemilu 2019 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Banjarsari, Solo disoal. Salah satu calon anggota legislatif (caleg) asal PDIP melaporkan adanya dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta Mei lalu. Hasilnya, Bawaslu RI meminta KPU Surakarta menyesuaikan formulir C1 dengan DAA1 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Nusukan, Banjarsari. 

Wawanto, caleg PDIP ini menduga terjadi penggelembungan suara di internal partainya. Akibatnya, dia yang sebenarnya unggul harus tergeser oleh caleg nomor urut di bawahnya dan gagal melenggang ke kursi dewan.

Wawanto meyakini adanya penambahan dan pengurangan surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di 38 TPS di Kelurahan Nusukan. Sebab, saat penghitungan di TPS, perolehan dia sudah unggul 450 suara dari caleg di bawahnya. 

“Tapi saat perhitungan di tingkat PPK, tiba-tiba suara caleg di bawah saya lebih unggul 175 suara. Peringkat saya turun. Saya menduga suara partai ini dialihkan ke salah satu caleg. Jadi yang awalnya cuma dicoblos partainya, terus dicobloskan ke caleg,” ujarnya. 

Atas dasar itu, dia melaporkan ini ke Bawaslu Surakarta 13 Mei lalu. Setelah menerima laporan itu, Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono mengatakan, pihaknya telah menggelar sidang penyelesaian administrasi acara cepat sehari setelah laporan tersebut masuk. Sidang dihadiri pihak pelapor dan terlapor, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta. Namun pada permulaan sidang, KPU Surakarta menyatakan keberatan dengan adanya sidang tersebut sehingga tidak mengikuti pelaksanaan sidang.

“Dalam pelaksanaan sidang penyelesaian administrasi acara cepat tersebut oleh majelis pemeriksa, Wawanto membacakan pokok laporan. Yakni adanya perbedaan dalam input formulir C1 ke DAA1 sehingga menyebabkan tidak adanya kesesuaian penulisan perolehan suara antara C1 dan DAA1,” katanya.

Ketidaksesuaian tersebut, lanjut Budi, sebagaimana disampaikan oleh pelapor dalam sidang penyelesaian administrasi cepat terjadi di 38 TPS di Kelurahan Nusukan. Dalam pelaksanaan sidang yang berjalan kurang lebih 2 jam, majelis sidang yang dia pimpin memberikan sejumlah putusan.

“Ada beberapa putusan yang kita sampaikan. Di antaranya mengabulkan laporan dari pelaporan untuk seluruhnya. Dan memerintahkan kepada KPU Kota Surakarta untuk melakukan penyesuaian formulir DAA1 PDIP Kelurahan Nusukan di TPS 7, 8,11,13,14,17, 18,19,23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 76, 78, 79, 90, 94, 96, dan 99 agar data sesuai form C1 DPRD Surakarta,” jelasnya.

Budi menjelaskan, putusan tersebut telah dilayangkan kepada KPU Kota Surakarta agar segera ditindaklanjuti. Namun pada pelaksanaan, KPU justru mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI terhadap putusan Bawaslu Surakarta. 

Hal tersebut tertuang dalam pokok permohonan KPU Surakarta Nomor 400/PY-011-SD/3372/KPU/Kot/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 meminta agar putusan Bawaslu Surakarta dibatalkan.

Namun, Bawaslu RI sebagaimana dalam putusan Nomor 026/K/ADM/PEMILU/V/2019, menyatakan menolak permintaan koreksi KPU Surakarta dan menguatkan putusan Bawaslu Surakarta pada 14 Mei 2019. 

Berpijak hal tersebut, Bawaslu mendorong agar KPU Kota Surakarta melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu akan mengawal dan mengawasi putusan Bawaslu RI tersebut.

“Berdasarkan pasal 462 dan pasal 464, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu RI, Bawaslu provinsi,dan Bawaslu kabupaten/kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibaca kan,” ujar Budi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti menyampaikan baru akan mengambil salinan keputusan Bawaslu RI hari ini. Langkah selanjutnya, kata Nurul, baru akan diputuskan setelah berkonsultasi ke KPU RI.  (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia