Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Eks Camat Tirtomoyo Dituntut 6 Tahun, Dugaan Kasus Korupsi Prona

20 Juni 2019, 16: 45: 59 WIB | editor : Perdana

USUT TUNTAS: Sidang kasus Prona di Pengadilan Tipikor Semarang dengan agenda pemeriksaan saksi.

USUT TUNTAS: Sidang kasus Prona di Pengadilan Tipikor Semarang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Share this      

WONOGIRI – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi proyek nasional agraria mantan Camat Tirtomoyo Joko Prihartanto dengan hukuman enam tahun penjara.

Tuntutan lebih ringan dijatuhkan kepada terdakwa lainnya yakni Widodo, mantan sekcam Tirtomoyo dengan 4,5 tahun penjara; serta Nur Kholis, staf Kecamatan Tirtomoyo lima tahun penjara).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kejari Wonogiri Hendri Antoro melalui Kasi Pidsus Ismu Armanda Suryono mengatakan, tuntutan kepada para terdakwa dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (18/6). Sidang dipimpin majelis hakim Andi Astara.

"Bertindak sebagai JPU saya sendiri. Saya yang bacakan tuntutan kemarin," terang Ismu, Rabu (19/6).

Menurutnya sesuai pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, serta ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP, JPU  mempunyai keyakinan Joko Prihartanto terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 

Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terdakwa juga belum mengembalikan uang dari biaya kepengurusan Prona yang diterima dari para pemohon di Kecamatan Tirtomoyo.

"Kami minta majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Joko Prihartanto dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama empat bulan," urai Ismu.

Berdasarkan UU yang sama, JPU juga yakin bahwa terdakwa Widodo dan Nur Kholis terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami meminta majelis menjatuhkan hukuman bagi Widodo selama empat tahun enam bulan penjara. Untuk Nur Kholis lima tahun penjara. Serta denda Rp 200 juta, jika tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan," terangnya.

Merespons tuntutan JPU, para terdakwa akan membacakan pledoi (pembelaan) pada sidang pekan depan. Untuk pembacaan vonis diperkirakan dua pekan lagi. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia