Senin, 19 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Jelang Pilkades Serentak, Pencegahan Kecurangan Tergantung Masyarakat

21 Juni 2019, 08: 25: 59 WIB | editor : Perdana

PESTA DEMOKRASI: Pelaksanaan pemilu di Sragen beberapa waktu lalu.

PESTA DEMOKRASI: Pelaksanaan pemilu di Sragen beberapa waktu lalu. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Sragen bakal digelar September mendatang. Pemerintah sudah menyerukan untuk memerangi money politics yang masif. Namun anggota DPRD Sragen menilai tingkat keberhasilan memerangi money politics tergantung pada masyarakat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faturohman menilai wacana perang pada money politics seharusnya digulirkan secara masif sejak sebelum pemilihan umum (Pemilu) lalu. Pihaknya mengatakan bahwa praktik money politics pada saat itu cukup gila-gilaan.

”Harusnya sudah diwacanakan semasif mungkin dari dulu,” tuturnya kemarin.

Anggota DPRD Sragen ini menyampaikan ada saja cara untuk melakukan money politics. Pada saat pilpres dan pileg April lalu, transaksi dilakukan di tempat yang tidak biasa.

”Kemarin itu, ya di luar dugaan, sudah dibentengi tapi ada yang transaksi di terowongan sekitar tol,” bebernya.

Pihaknya menilai keberhasilan melawan money politics tergantung dari masyarakat dan calon kepala desa (Cakades). Jika masyarakat sepakat menghendaki tidak money politics, dan para cakades komitmen, maka sudah bisa berjalan. Namun kenyataannya tidak mudah, karena kembali pada masyarakat.

”Jika sanksinya dari masyarakat, bisa diwujudkan,” jelasnya.

Pilkades serentak di Sragen akan digelar di 167 desa. Angggar yang dibutuhkan Rp 6,68 miliar. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, biaya pilkades akan ditanggung oleh masing-masing desa dan juga bantuan dari pemkab. Selain itu panitia dilarang keras menarik biaya dari bakal calon kades.

Menurut Mbak Yuni, sapaan akrab bupati, biaya pilkades setiap desa Rp 40 juta. Anggaran Rp 10 juta merupakan bantuan pemkab, sedangkan Rp 30 juta dianggarkan di APBDes. Anggaran sejumlah itu termasuk untuk pengadaan bilik suara, surat suara dan panitia pemungutan suara.

Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya seperti disebabkan karena pemilih yang banyak, pemdes disarankan mengambil anggaran dari pendapatan asli desa (PAD) di APBDes. Untuk itu panitia desa wajib cermat dalam menghitung kebutuhan.

”Kami tegaskan tidak boleh memungut biaya dari para calon dengan alasan apapun. Kecuali sudah masuk PAD desa budget kurang perlu tambahan Rp 30 jutaan jadi Rp 40 juta termasuk bantuan pemkab,” jelasnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia