Kamis, 23 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Investor Harus Paham 2L

22 Juni 2019, 12: 05: 59 WIB | editor : Perdana

JANGAN LENGAH: OJK mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya.

JANGAN LENGAH: OJK mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Investasi bodong berkedok arisan maupun bisnis lainnya marak terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya penipuan berkedok investasi semut rangrang yang dilakukan CV Mitra Sejahtera Bersama (MSB) di Sragen. Otoritas Jasa keuangan (OJK) memastikan perusahaan tersebut bukan perusahaan investasi. 

OJK tak henti-hentinya memberikan sosialisasi maupun edukasi mengenai literasi investasi.  Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro mengatakan, setiap perusahaan investasi harus mengantongi izin. Sedangkan CV tersebut tidak ada izin dalam melakukan penghimpunan dana di masyarakat. Tito menegaskan, bagi perusahaan yang berada di bidang investasi, tak hanya mengantongi izin dari pemerintah daerah, melainkan juga OJK.

”Dengan adanya kasus ini, kami mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Modus yang dilakukan untuk mengelabui konsumen cukup banyak. Menghindari kasus investasi bodong cukup sederhana. Masyarakat harus membekali diri dengan metode 2L, yaitu legal dan logis,” terang Tito kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (21/6).

Ditambahkan Tito, kedok investasi saat ini cukup beragam. Hanya saja, dari beberapa kasus yang sempat ditangani, karakteristiknya selalu ada kemiripan. Seperti menawarkan bunga tinggi yang tidak wajar, menawar keuntungan tinggi tanpa risiko, dan lainnya. 

Legal yang dimaksud OJK, perusahaan mengantongi izin yang diperlukan. Terutama izin dari OJK. Kemudian untuk logis, adalah imbalan atau bagi hasil yang ditawarkan sesuai dengan pengelolaan bisnis. 

Sementara itu, selama periode semester pertama tahun ini, belum ada temuan kasus investasi bodong. Namun untuk periode tahun sebelumnya, ada satu perusahaan di Solo yang terindikasi melakukan praktik investasi ilegal. Hanya saja, setelah ditindaklanjuti OJK melalui pemanggilan kepada yang bersangkutan, tak lama kemudian perusahaan tersebut menutup operasinalnya.

”Kasus yang di Sragen itu, kalau izin dari pemda setempat mungkin saja sudah. Mengingat statusnya CV. Tapi kalau sebagai perusahan investasi yang menghimpun dana masyarakat, OJK belum mengeluarkan. Sehingga bisa dipastikan perusahaan itu menyalahi aturan karena menghimpun dana dari masyarakat,” papar Tito. (gis/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia