Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Total Denda PBB Capai Rp 23,2 M

28 Juni 2019, 13: 10: 59 WIB | editor : Perdana

PENYEMANGAT: Pengundian hadiah bagi wajib pajak yang taat membayar PBB.

PENYEMANGAT: Pengundian hadiah bagi wajib pajak yang taat membayar PBB. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Selama 2018, tercatat lebih dari 51 ribu wajib pajak menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu menyebabkan nominal denda membengkak dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat fenomena tersebut, pemkot memperpanjang masa penghapusan denda PBB hingga 31 Agustus 2019. Itu dilakukan guna memberi kesempatan wajib pajak mengajukan pemutihan.

Sebelumnya, pemkot memberi kesempatan penghapusan denda pada 1-30 Juni. Setelah mempertimbangkan banyak hal, pemutihan berlanjut hingga 30 Agustus.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta Yosca Herman Soedrajat mengatakan, kebijakan dikeluarkan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI.

“Tahun ini sampai 2020 kita menata potensi PBB. Akan kita inventarisasi seluruh potensi pajak yang selama ini belum terlihat. Salah satu cara untuk memunculkan itu kita adakan penghapusan denda,” katanya, Kamis (27/6).

Yosca menambahkan, salah satu wajib pajak yang belum terinventarisir dengan baik adalah fasilitas publik yang dimiliki perseorangan maupun lembaga. Misalnya benteng, lapangan dan sekolah. Selama ini ketiga fasilitas publik itu tidak tertagih pajak oleh pemkot.

“Kemungkinan ditagih ada dua, misalnya sekolah yang ada fasilitas publik dan ekonomi. Atau yang betul-betul menjadi objek pajak,” tegasnya.

Kasubid Penagihan dan Keberatan BPPKAD Widiyanto menambahkan, sebanyak 51.634 wajib pajak diketahui menunggak pembayaran PBB pada 2018. Mereka juga tidak membayar denda akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

Akibatnya pemkot memiliki piutang pembayaran PBB beserta denda keterlambatan oleh 51.634 wajib pajak senilai Rp 23,2 miliar selama 2018. Nominal tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yakni senilai Rp 10 miliar dengan 39.997 wajib pajak.

Seharusnya pemkot menerima pemasukan dari PBB pada 2018 senilai Rp 99,3 miliar yang terdiri dari 138.130 wajib pajak. Namun hingga 31 Desember 2018 hanya terealisasi Rp 76 miliar dari 86.496 wajib pajak.

“Denda PBB sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 2 persen setiap bulan. Masih banyak yang menunggak membayar PBB karena memiliki denda besar,” terangnya.

Lebih lanjut diterangkan Widiyanto, banyak wajib pajak menunggak lebih dari satu tahun. Bahkan ada wajib pajak yang ngemplang sejak 2013. Menyikapi hal tersebut pemkot beberapa kali telah memberikan keringanan bagi wajib pajak berupa pemutihan.

”Pak wali kota selalu mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak. Yang dibebaskan adalah dendanya, sehingga wajib pajak tinggal membayar pokoknya,” ungkap dia. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia