Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Warga Terdampak Kekeringan Menyusut

29 Juni 2019, 14: 52: 35 WIB | editor : Perdana

SUDAH DIREHAB: Kondisi volume air di Embung Mesu, Kecamatan Pracimantoro memasuki musim kemarau. 

SUDAH DIREHAB: Kondisi volume air di Embung Mesu, Kecamatan Pracimantoro memasuki musim kemarau.  (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Jumlah warga terdampak kekeringan diklaim menurun dibandingkan 2018. Yakni dari sekitar 47.944 menjadi 41.055 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri Bambang Haryanto menjelaskan, penurunan jumlah warga terdampak kekeringan berkat program penanganan kekeringan secara permanen. Seperti rehabilitasi embung, sambungan perpipaan, dan pengangkatan air baku.

Sedangkan untuk lahan persawahan yang terkena imbas kekeringan seluas 3.162 hektare. Seluas 35 hektare di antaranya sudah puso.  “Yang puso di Kecamatan Kismantoro  dan  Purwantoro. Masing-masing 9 hektar. Di Bulukerto empat hektare, Jatisrono lima hektare, dan Jatipurno 8 hektare.  Usia padi rata-rata 30-60 hari," terang Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Wonogiri Safuan, kemarin (28/6). 

Ditambahkannya, tanaman padi yang terdampak kekeringan ringan seluas 2.109 hektare dan tersebar di 19 kecamatan. Rusak kategori sedang seluas 665 hektare, dan kategori berat 353 hektare.

Diberitakan sebelumnya, puncak musim kemarau diprediksi terjadi Agustus-September. Namun, hingga pertengahan bulan ini, puluhan embung di Wonogiri selatan sudah mengering.

"Kekeringan ini dampaknya bisa sampai dengan ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Jika mengalami kekeringan, butuh air, tidak punya uang bisa saja kan kemudian melakukan pencurian? Nah, dampak dari kemarau ini sampai ke mana-mana," ungkap kepala BPBD Wonogiri.

Pantauan BPBD, hingga pertengahan Juni, lebih dari 20 embung di Wonogiri selatan mulai mengering. Kecuali, embung yang sudah direhabilitasi. "Ini karena embungnya sudah rusak, sudah tidak bisa tahan lama menampung air," imbuh Bambang Haryanto.

Belum lama ini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, pemkab menganggarkan sekitar Rp 10 miliar untuk mengatasi kekeringan secara permanen di Wonogiri selatan melalui dana alokasi umum (DAU).

Pemkab masih berusaha menambah Rp 10 miliar pada APBD mendahului perubahan maupun perubahan murni. "Kira-kira nantinya dari APBD 2019 ada Rp 20 miliar. Akan kita sinergikan juga dengan Pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Red) dan kegiatan-kegiatan dari Provinsi Jateng," urai Joko Sutopo.

Anggaran miliaran rupiah tersebut di antaranya digunakan untuk melanjutkan program jaringan perpipaan tahun lalu dan menyedot sumber air Banyu Towo. 

"Di Gambirmanis, Pracimantoro jaringan perpipaan tahun lalu belum selesai, ini kita lanjutkan. Lalu mengangkat air dari Banyu Towo. Tahun kemarin hasil sumur ujinya debit airnya mencukupi," kata bupati. 

Ditambahkan bupati, pemkab berkomitmen mengentaskan permasalahan kekeringan di Wonogiri Selatan. Hanya saja, infrastruktur yang telah dibangun belum dirawat oleh masyarakat. 

"Misalnya sumber air Kuthah di Songbledek, Paranggupito. Kita intervensi dengan anggaran Rp 2 miliar lebih untuk mengalirkan air dari sumber ke hidran umum. Sebulan pertama lancar, kedua lancar, berikutnya mulai timbul masalah. Pipa utama dilubangi, disambung peralon dialirkan ke rumah," beber Joko Sutopo. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia