Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Pilkada Surakarta 2020, PKS Mulai Panasi Mesin

30 Juni 2019, 07: 35: 59 WIB | editor : Perdana

Sugeng Riyanto, Ketua Fraksi PKS DPRD Surakarta 

Sugeng Riyanto, Ketua Fraksi PKS DPRD Surakarta 

Share this      

SOLO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surakarta ancang-ancang menyambut pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020. Bulan Juli mendatang partai berlambang padi emas tersebut akan menggelar pemilu raya (pemira).

Pemira dilaksanakan untuk menjaring sosok yang menjadi pilihan seluruh kader PKS sebagai wali kota dan wakil wali kota.  Ketua Fraksi PKS DPRD Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan, setiap kader bebas menentukan pilihannya tanpa ada pemaksaan. Nama yang dipilih tidak harus berasal dari internal, dapat juga menuliskan nama dari luar partai.

“Hal itu sesuai amanah Musda (musyawarah daerah) 2015 lalu. Salah satunya mengusung calon wali kota dan wakil wali kota 2020. Harapannya ada kader internal yang bisa maju,” katanya, Sabtu (29/6).

Setelah pemira, DPD akan membawa suara kader tersebut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang akan digodok bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Setelah itu akan muncul rekomendasi dari DPP siapa yang maju menjadi orang nomor satu di Kota Solo.

“Tentunya kita harus koalisi, tidak bisa tidak. Karena jumlah kursi di dewan hanya lima, sedangkan syarat untuk mengusung calon sembilan kursi,” terangnya.

Ketua DPD PKS Surakarta Abdul Ghofar Ismail menjelaskan, dalam memilih calon wali kota dan wakil wali kota ,PKS harus melewati berbagai pertimbangan. Di tingkat DPD terdapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) yang meliputi tiga unsur, yakni majelis pertimbangan daerah, dewan syariah daerah, dan dewan pengurus daerah. Hasil musyawarah DPTD itulah yang diusulkan ke tingkat DPW Provinsi Jawa Tengah.

“Belum lama ini, DPD se-Jawa Tengah sudah dikumpulkan untuk membahas daerah mana yang akan menggelar Pilkada 2020. Kami harus membentuk tim pemenangan atau tim optimalisasi musyarokah terlebih dahulu. Tim yang nantinya disahkan oleh DPW itulah yang bertugas menjaring bakal calon kepala daerah,” jelas Ghofar.

Proses setelah tim internal terbentuk, DPD PKS akan melakukan lobi-lobi guna membentuk koalisi. Kursi DPRD Kota Bengawan dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 30 kursi. Jumlah kursi tersisa masing-masing untuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Golkar sebanyak tiga kursi dan satu kursi untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Apakah memungkinkan koalisi 2015 terbentuk lagi? Semua serbamungkin. Tinggal nanti musyawarah dan pertimbangannya seperti apa di tingkat provinsi dan pusat. Perbincangan dengan partai lain (selain PDIP) baru nonformal saat ketemu di kantor. Resminya belum,” katanya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia