Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Aktivis Tetap Serukan Stop Konsumsi Daging Anjing

01 Juli 2019, 15: 42: 58 WIB | editor : Perdana

Aktivis Tetap Serukan Stop Konsumsi Daging Anjing

PEREDARAN kuliner daging anjing dari kaki lima mulai merambah tempat hiburan malam mendapat sorotan dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) yang belakangan ini kian santer penyuarakan gerakan untuk menghentikan perdagangan daging anjing di Indonesia.  Salah satunya dengan menagih langkah konkret dari pemerintah menyikapi persoalan ini. 

Penegasan ini diungkapkan Koordinator Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Regional Solo, Go Mustika. “Jual kuliner anjing saja harus menunjukkan label yang jelas, ini malah sembunyi-sembunyi dan dijual di tempat umum. Harus ada yang protes soal ini,” kata Go Mustika. 

Mustika berharap mendapatkan respons baik dari pemangku kewilayahan dalam menanggapi isu daging anjing tersebut. Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang berani mengambil keputusan untuk menutup usaha kukiner daging anjing tersebut. 

“Kalau masalahnya tidak bisa ditindak karena belum ada regulasi, maka ada sejumlah acuan yang bisa dijadikan pijakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Di antaranya Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 18 Tahun 2008 jo UU No 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sejumlah, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan, Peraturan Presiden No 48 tahun 2013 tentang Budidaya Hewan dan aturan lain.

Menurut dia, praktik penyembelihan anjing juga tak tepat. Sebab, ini melanggar UU No 41 Tahun 2014, khususnya pasal 91 B dan 66 A. Mengingat banyak aturan yang dilanggar tersebut, pihaknya mengharapkan sikap tegas dari pemerintah dalam menanggapi permasalahan itu. 

Berdasarkan data yang dihimpun DMFI, ada 500 ekor anjing dikirim dari Jawa Barat dan Jawa Timur didistribusikan di sejumlah rumah jagal di eks Karesidenan Kota Surakarta. Meski juga ada sejumlah usaha yang sengaja mengembangbiakkan anjing-anjing itu secara langsung.

“Penelitian ini kami lakukan pada 2016, 2017, dan awal 2019. Hasil awal menunjukkan ada 13 ribuan anjing yang dibantai setiap bulannya di eks Karesidenan Surakarta. Mayoritas anjing didatangkan dari daerah yang belum bebas rabies,” paparnya. 

Cara menjagalnya pun tidak seperti cara menyembelih sapi atau kambing. Tapi menggunakan berbagai cara yang cenderung menyiksa. Karena itu, Mustika menilai upaya pemerintah untuk mengecek kesehatan anjing sebelum dipotong atau menyediakan rumah potong hewan khusus anjing bukan merupakan solusi tepat. Sebab, hal itu tidak menyelesaikan masalah soal ekspoitasi dan masalah lain. “Tujuan kami masyarakat berhenti konsumsi daging anjing,” tegas Go Mustika. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia