Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Cakades Gugat E-Voting, Klaim Panitia Tidak Transparan

03 Juli 2019, 17: 53: 47 WIB | editor : Perdana

Joko Marsila Cakades Butuh

Joko Marsila Cakades Butuh

Share this      

BOYOLALI – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Butuh, Kecamatan Mojosongo didugat Joko Marsila. Joko tak lain Calon Kepala Desa (Cakades) Butuh yang bertarung di pilkades serentak, 29 Juni kemarin. Kalah suara (846) dari rivalnya Agus Haryono (864), dia mengklaim penghitungan suara pilkades e-voting tidak tranparan.

Pilkades Butuh diikuti lima orang cakades. Selain pemenang Agus Haryono dan Joko Marsila diposisi kedua, tiga lainnya yakni Budi Pramono (3 suara), Dwi Santoso (2 suara), dan Bambang Wartono (4 suara). Setelah pengumuman, timbul kecurigaan Joko.

Semua berawal saat Joko meminta print out hasil e-voting. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) lantas memasukkan flashdisc ke komputer. Kecurigaan muncul saat hasil cetakan tertera tulisan Desa X dan Kecamatan X. Berulah pada cetakan kedua, tertulis nama Desa Butuh dan Kecamatan Mojosongo.

Joko juga mengklaim KPPS Butuh tidak netral. Menurutnya, pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Butuh tak memperhatikan aspek-aspek yang diatur dalam peraturan bupati (perbub). ”Karena itulah saya mengajukan gugatan,” keluhnya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (2/7).

Kubu Joko lantas mengajukan dua pilihan kepada panitia pilkades. Pertama, dilakukan penghitungan hasil print out yang ada di dalam kotak suara. Atau dilakukan pilkades ulang secara konvensional, bukan e-voting.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Candra Irawan mengaku gugatan masih di tingkat panitia. ”Jadi, ya biar panitia yang memberikan jawaban,” tandasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Candra, pilkades e-voting di Desa Butuh sudah sesuai mekanisme yang ada. Mulai dari pembukaan panitia, proses pemungutan, hingga penghitungan suara. ”Saat penutupan, KPPS juga telah meminta para saksi menyaksikan secara langsung,” bebernya.

Terkait hasil print out tertulis Desa X dan Kecamatan X, Candra menyebut ada KPPS lupa meng-input data pada sistem. Hanya masalah teknis dan tak berpengaruh pada hasil perolehan suara atau esensi gugatan keberatan pemohon. ”Kewenangan pembukaan kotak suara berada di pengadilan (PTUN). Sehingga panitia tak bisa begitu saja membuka kotak suara yang telah tersegel tersebut,” paparnya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia