Rabu, 24 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Nasional

Jateng Pertahankan Provinsi Terbaik Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

03 Juli 2019, 19: 53: 18 WIB | editor : Perdana

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menerima tropi penghargaan Anugerah Paritrana dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres RI Rabu (3/7).

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menerima tropi penghargaan Anugerah Paritrana dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres RI Rabu (3/7).

Share this      

JAKARTA - Untuk kali kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil membawa pulang tropi penghargaan Anugerah Paritrana sebagai pemerintah provinsi terbaik. Penyerahan penghargaan itu diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pengelolaan Jaminanan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Penghargaan tertinggi dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan itu diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Istana Wapres RI, Jakarta Rabu (3/7).

Ditemui usai acara, Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, nawacita Pemprov Jateng itu sebenarnya menyejahterakan masyarakat terlebih dahulu. Sebab, ketika sudah mau menyejahterakan masyarakat, maka apa pun yang disajikan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah akan diakomodir dan disinkronkan.

"Tahun depan tentu ini tantangan lebih berat. Karena mempertahankan itu lebih sulit ketimbang bekerja. Untuk capaian pekerja formal sudah 97 persen. Target tahun depan meningkat 1 persen menjadi 98 persen. Untuk pekerja nonformal sudah 76 persen. Insya Allah ini yang akan kita tingkatkan demi menyejahterakan masyarakat," katanya. 

Bersama BPJS, sambung Gus Yasin, pihaknya akan lebih merangkul masyarakat petani dan nelayan. Selain itu, Pemprov Jateng akan lebih memperhatikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru agama. Baik itu guru agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan lainnya.

"Mungkin masyarakat beranggapan, kalau sudah punya BPJS Kesehatan, itu cukup. Padahal, salah satu izin berlayar harus menyertakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kita dorong dan kemarin sudah kita musyawarahkan. Termasuk guru agama nanti kita kaver agar menjadi peserta (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga ketika mereka mengajarkan agama bisa nyaman," sambung dia.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng dan DIY Moch Triyono menerangkan, pemenang Anugerah Paritrana dinilai berdasarkan cakupan kepesertaan, aspek regulasi, dan inisiatif terbaik. Pemprov Jateng menjadi pemenang pertama, mengungguli Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Disinggung mengenai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, Triyono menyebut, di wilayah Jateng sampai dengan Juni 2019 adalah 1,7 juta untuk tenaga kerja formal (penerima upah). Kemudian, 303.337 tenaga kerja informal (bukan penerima upah) dan 423.960 tenaga kerja jasa konstruksi.

Sementara jumlah perusahaan atau badan usaha yang terdaftar mencapai 63.591 perusahaan. Untuk kebijakan produk hukum yang sudah diterbitkan dan masih berlaku berupa empat perda, tiga keputusan eksekutif atau pergub, dua instruksi, dan satu surat edaran.

"Baik dari segi dokumen pendukung maupun lainnya, Alhamdulillah Provinsi Jateng sampai saat ini masih yang terbaik. Pemprov Jateng berhasil menjadi juara satu Anugerah Paritrana dua kali bertutut-turut sejak penghargaan ini digelar pertama kali pada 2017," terang Triyono.

Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Juli 2018 lalu juga menerima Paritrana Award dari Wapres Jusuf Kalla di Sekretariat Wapres RI, Jakarta. Kala itu Pemprov Jateng berhasil menduduki juara I dengan menyisihkan Jawa Timur dan DKI Jakarta. (bay/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia