Senin, 19 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Selisih 4 Suara Pilkades Berujung Gugatan, Sebut Ada Pemilih Siluman

03 Juli 2019, 20: 09: 47 WIB | editor : Perdana

Tim pendukung calon kades 02 berkumpul di balai Desa Karanggeneng

Tim pendukung calon kades 02 berkumpul di balai Desa Karanggeneng

Share this      

BOYOLALI - Selisih empat suara yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota pada Sabtu (29/6) lalu berbuntut panjang. Tim calon kades nomor urut 02 mengajukan keberatan atas hasil pilkades serentak.

Koordinator tim pemenangan calon kades 02 Margiyanto mengungkapkan, gugatan keberatan atas hasil pilkades dilayangkan bukan tanpa sebab. Pertama, timnya menengarai ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih siluman yang berasal dari kubu lawan tersebut diindikasi menguntungkan perolehan suara salah satu calon kades lain.

”Pemilih tersebut diduga menggunakan undangan pemilih lain yang sudah meninggal dunia,” kata Margiyanto Rabu (3/7).

Tak hanya itu, pihaknya juga merasa keberatan dengan adanya pemilih yang belum enam bulan sejak daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan, namun sudah bisa terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan, bisa melakukan pemungutan suara.

”Tuntutan kami untuk membuka daftar hadir. Kami ingin membuktikan kedua dugaan tersebut. Karena hal itu menguntungkan calon lain,” ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Margiyanto, pihaknya juga menemukan kejanggalan saat penghitungan suara di beberapa ruang pemungutan suara (RPS). Penghitungan yang dilakukan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) dianggap terlalu cepat. Hal itu dapat dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada kertas plano.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Karanggeneng Sri Winarno membantah hal tersebut. Pihaknya meyakini apa yang dilakukan panitia, termasuk KPPS sudah sesuai prosedur dalam peraturan pilkades. 

Panitia juga tak bisa melakukan pembukaan kotak suara, termasuk daftar hadir pemilih. Sebab, hal tersebut bukan kewenangannya.

”Karena dokumen negara dan masuk kotak yang disegel, maka yang berhak membuka adalah atas perintah PTUN,” katanya. (wid/ria)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia