Rabu, 21 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Fakta PPDB SMA, Tujuh Ribu Kursi Dibiarkan Kosong

08 Juli 2019, 11: 06: 15 WIB | editor : Perdana

Fakta PPDB SMA, Tujuh Ribu Kursi Dibiarkan Kosong

SEMARANG – Penerapan sistem zonasi menyisakan fakta baru. Saat banyak calon siswa memendam keinginan masuk sekolah negeri, ternyata ada ribuan kursi SMA dan SMK negeri di Jateng yang tidak terisi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Total ada 7.896 kursi kosong, dengan rinciannya 4.527 kursi SMA negeri dan 3.369 kursi SMK negeri. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri menjelaskan, jumlah kekurangan ini merupakan gabungan dari seluruh sekolah di Jateng. Terutama yang tidak didukung jumlah peduduk di sekitarnya. Atau dengan kata lain berada di wilayah tidak padat penduduk. 

”Ada yang kurang lima siswa, ada yang kurang 30 siswa dan macam-macam. Gabungan dari semua sekolah,” jelasnya.

Jumeri menyebutkan untuk PPDB online SMA negeri 2019 tercatat 123.645 pendaftar. Sedangkan daya tampung SMA negeri di Jateng sebanyak 115.764 orang. Dari jumlah pendaftar tersebut, tercatat 111.237 siswa diterima. Praktis, ada sebanyak 4.527 kursi SMA negeri yang tidak terisi.

Jumeri mengatakan, kursi-kursi yang tidak terisi ini akan dibiarkan kosong. Sebab, untuk menutup kekurangan tidak dapat dikirimi calon peserta didik dari zona lain akibat keterbatasan jarak. ”Sementara ini tidak ada kebijakan baru. Karena kalau diisi secara manual bisa menimbulkan permasalahan baru. Sementara akan dibiarkan kosong,” imbuhnya.

Mantan Kepala SMK Negeri 1 Bawen ini menjelaskan, semua calon peserta didik yang diterima tersebut sudah melalui proses verifikasi oleh tim. Sehingga data-data yang diberikan para calon peserta didik dinyatakan valid. Termasuk mengenai surat keterangan domisili (SKD) yang sempat dikhawatirkan dapat memicu kecurangan. 

Dari sejumlah pendaftar, sebanyak 3.975 menggunakan SKD, 315 calon peserta didik menggunakan surat keterangan pondok pesantren, 1.445 orang calon peserta didik membawa surat keterangan panti dan tiga lainnya menggunakan surat keterangan bencana. Sementara itu ada 117.907 calon peserta didik menggunakan kartu keluarga (KK). ”Sudah, sudah dicek. Valid,” tegasnya.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di SMA negeri, ribuan kursi SMK negeri di Jateng juga tidak memenuhi daya tampung. Ada 121.966 pendaftar SMK negeri di Jawa Tengah dengan daya tampung 100.258 peserta didik. Jumlah peserta didik yang diterima sebanyak 96.889 orang, sehingga ada kekurangan sebanyak 3.369 orang untuk memenuhi daya tampung.

Jumeri menambahkan, hasil perjuangan calon peserta didik baru SMA/SMK negeri di Jateng ini dapat diketahui Selasa (9/7) besok. Ia mengatakan, paling lambat pengumuman dapat dilihat pukul 23.00.  Kemungkinan besar posisi saat ini tidak akan berubah hingga pengumuman nanti. Hanya saja, ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil pastinya pada 9 Juli. 

Di lain kesempatan, pemerhati pendidikan Sarju Maheri berpendapat,  masih adanya kursi kosong membuktikan bahwa sistem zonasi ini masih mengandung kelemahan. Perlu dievaluasi agar ke depan kursi yang seharusnya dapat dinikmati peserta didik tidak dibiarkan kosong karena sistem.

”Saya pikir sistem ini bagus, tapi perlu ada evaluasi dan perbaikan sistem. Saya memang merasakan kemarin ada sekolah tertentu yang waktu verifikasi menumpuk besar, tapi ada yang sepi. Ini memang menjadi masalah,” ujarnya. 

Terlebih, ia katakan, sistem ini perlu dievaluasi karena ada juga calon peserta didik yang sebenarnya jarak antara tempat tinggal dengan sekolah relatif belum terlalu jauh namun tidak dapat diterima. Mereka kalah dengan peserta didik yang memang jarak antara sekolah dengan kantor kelurahan sangat dekat. 

”Jaraknya relatif belum jauh, tapi tidak mendapat kesempatan masuk karena kuota habis di ring, katakalah 2 km. Ini peru dipertimbangkan,” kata Sarju. 

Dia menambahkan bahwa memang tidak salah juga ketika memperhatikan anak-anak berprestasi. Di sisi lain, Sarju mengingatkan ketika melakukan evaluasi pada sistem ini, agar tetap memikirkan mitra pemerintah. Dalam hal ini sekolah-sekolah swasta yang sudah berdiri. Tujuannya, agar bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan baik, namun tetap memperhatikan sekolah-sekolah swasta dapat tetap eksis. ”Karena (sekolah swasta) sudah berdiri yang memberi layanan pendidikan dan sangat mendukung program pemerintah,” ujarnya. (sga/aro/jpg/bun)

(rs/jpg/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia