Kamis, 23 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Stop Peredaran Ponsel BM, Rugikan Konsumen dan Negara

09 Juli 2019, 13: 30: 59 WIB | editor : Perdana

RAMAI: Pusat handphone di Plasa Singopsaren.

RAMAI: Pusat handphone di Plasa Singopsaren. (HILMAN MAHMUD/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Pemerintah tengah mempersiapkan peraturan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal atau yang dikenal black market (BM). Ponsel BM ini dianggap merugikan negara karena tidak ada biaya pajak. Nantinya, pemerintah akan mendeteksi ponsel BM tersebut melalui international mobile equipment identity (IMEI) yang melekat pada tiap ponsel.

Upaya ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Pedagang ponsel Plasa Singosaren Raditya Mahendra berharap pemerintah mampu membuat peraturan yang memikirkan berbagai pihak. Sebab selama ini distributor ponsel masih merajalela karena mampu menjual dengan harga murah. Di sisi lain, pedagang menyambut positif. Karena mayoritas ponsel BM tidak bergaransi resmi dan merugikan konsumen.

”Harganya memang murah, tapi kalau handphone-nya kenapa-kenapa, tidak bisa diklaimkan secara resmi. Biasanya langsung direparasi, tapi kan bayar. Kalau ada garansinya, kemungkinan free servisnya. Saya sih mana bagusnya. Soalnya sekarang handphone bergaransi resmi pun harganya tidak terlalu mahal,” ujar Mahendra, kemarin (8/7). 

Sejauh ini pernjualan ponsel di Plasa Singosaren cukup stabil. Namun, konsumen justru tidak terlalu memperhatikan apakah ponsel yang dibelinya BM atau tidak. Konsumen hanya memastikan segel kardusnya masih tertutup. Terkait garansi, biasanya bukan dijadikan patokan. Bahkan penjualan handphone melakui platform marketplace juga masih tinggi.

Sementara itu, PR Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto mendukung rencana tersebut. Karena ponsel BM dianggap merugikan, terutama dalam penjualan. Pihaknya menilai ponsel BM mencederai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena konsumen seharusnya mendapat servis terbaik dari vendor. Sebaliknya, vendor tidak bisa memberikan servis terbaik bagi konsumen yang pakai perangkat BM.

”Terkadang vendor bisa jadi bersalah di mata konsumen yang BM karena tidak melayani mereka. Tapi memang kami tidak bisa melayaninya (posel BM, Red). Karena kami punya banyak konsumen yang perangkat resmi untuk dilayani dengan baik. Sebaiknya masyarakat membeli produk smartphone di toko-toko resmi,” paparnya. (gis/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia