Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Realisasi Pajak Turun Rp 3 Miliar

10 Juli 2019, 17: 01: 14 WIB | editor : Perdana

POTENSI ALAM: Kawasan wisata Tawangmangu banyak dilirik investor bidang properti. Penerbitan Perda RTRW diharapkan bisa mengatur jelas tentang pengembangan investasi.

POTENSI ALAM: Kawasan wisata Tawangmangu banyak dilirik investor bidang properti. Penerbitan Perda RTRW diharapkan bisa mengatur jelas tentang pengembangan investasi. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Belum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat, berimbas terhadap penghasilan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Selain itu, dampaknya juga terasa pada proses pengembangan sejumlah perusahaan yang bakal dibangun di Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan, pendapatan dari sektor perpajakan tahun ini berkurang. Nilainya cukup besar, sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 milliar.

“Di samping ada proses peningkatan (PAD, Red), juga ada beberapa yang berkurang. Seperti dari sektor perpajakan. Di DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) itu mengalami penurunan dari target yang ditetapakan. Nilainya tidak sedikit," ujar bupati usai penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di gedung DPRD Selasa (9/7).

Dari laporan yang dia terima, penurunan target di DPMPTSP tersebut semata-mata bukan lantaran melemahnya kinerja pemerintahan. Namun, lebih karena belum adanya perda terkait penataan RTRW. Rancangan perda (raperda) yang menggantikan Perda No. 1 Tahun 2013 itu sudah hampir dua tahun ngendhon di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Semua persyaratan dokumen pendukung sudah, tinggal nunggu bukti autentiknya. Semua sudah terkonfirmasi dengan baik. Karena tidak hanya Karanganyar, beberapa kabupaten juga mengalami hal sama. Karena nanti ada sinkronisasi antara RTRW yang ada di provinisi dan kabupaten,” jelas Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganayar Muh Indrayanto mengaku, proses penerbitan perda terkait RTRW memang butuh waktu cukup lama. Itu jika dibandingkan dengan penerbitan perda pada umumnya.

“Banyak yang harus dikaji. Saat ini, posisi terakhir masih dibahas di Kementerian ATR,” ucapnya. (rud/ria)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia