Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

KPU Wonogiri Ajukan Rp 28 M untuk Pilkada

10 Juli 2019, 18: 59: 23 WIB | editor : Perdana

KPU Wonogiri Ajukan Rp 28 M untuk Pilkada

WONOGIRI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri mulai mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Wonogiri 2020. Beberapa kali pengajuan dana dirasionalisasi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Terbaru, KPU Wonogiri ajukan Rp 28 miliar. Nominal tersebut sudah tiga kali dirasionalisasi. Semula KPU Wonogiri menganggarkan Rp 38 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 32 miliar.

"Saat ini masih menunggu persetujuan dari DPRD Wonogiri. Kemungkinan yang menetapkan (persetujuan anggaran pilkada, Red) anggota DPRD yang baru," ujar Ketua KPU Wonogiri Toto Sih Setyo Adi, Selasa (9/7).

Anggaran tersebut dirasionalisasi karena semula KPU Wonogiri menggunakan indeks Provinsi Jateng. Kemudian direvisi memakai indeks kabupaten. Anggaran yang direvisi kali terakhir dinilai cukup relevan dengan kondisi keuangan daerah. "Prinsipnya anggaran ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," katanya.

Menurut Toto, anggaran pilkada paling besar tersedot untuk gaji dan operasional ad hock, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Untuk gaji dan operasional menghabiskan sekitar 55 persen dari total keseluruhan anggaran pilkada.

Sementara itu, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pilkada tahun depan yakni sekitar 2.040 lokasi. Jumlah tersebut mengacu TPS Pilgub 2018.

Terpisah, Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menerangkan, anggaran yang diajukan pihaknya juga dirasionalisasi, yakni dari Rp 16 miliar menjadi Rp 10 miliar.

“Kita sudah melalui banyak tahapan (rasionalisasi, Red), baik dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun Kesbangpol,” ucapnyakata Ali Mahbub.

Pertimbangan dilakukannya rasionalisasi yakni penggunaan indeks dalam menyusun anggaran memakai indeks pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Anggaran Rp 10 miliar tersebut naik sekitar 50 persen dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya sekitar Rp 5 miliar. Itu disebabkan untuk biaya pengawas TPS. “Pilkada 2015 lalu tidak ada," pungkasnya. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia