Rabu, 24 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Sudah Makmur, 941 Keluarga Enggan Terima Bantuan 

11 Juli 2019, 17: 45: 16 WIB | editor : Perdana

MEGAPROYEK: Pembangunan tapak bendung Waduk Pidekso di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo.

MEGAPROYEK: Pembangunan tapak bendung Waduk Pidekso di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Pencairan ganti rugi bagi warga terdampak Waduk Pidekso mengubah kualitas ekonomi mereka. Yang tadinya termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) Kecamata Giriwoyo, kini telah keluar dari kepesertaan karena sudah lebih makmur. 

Koordinator PKH Wonogiri Agus Suratno menjelaskan, hingga semester pertama 2019, sekitar 386 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH melakukan graduasi mandiri, yakni keluar dari program PKH karena sudah mandiri atau mampu secara ekonomi.

"Tahun ini penerima PKH masih 38.943 KK (kepala keluarga). Setiap tahun ada yang graduasi mandiri," jelasnya, Rabu (10/7).

Adapun rincian graduasi mandiri yakni pada 2012 sebanyak dua KPM, 2013 naik menjadi 19 KPM. Namun turun pada 2014 dengan empat KPM, dan 2015 sebanyak delapan  KPM.

Kembali naik pada 2016 dengan 32 KPM, 2017 sebanyak 48 KPM. Lalu meningkat tajam pada 2018 dengan 442 KPM graduasi mandiri. Hingga Juni 2019 ada 386 graduasi mandiri. Total jumlah warga yang sudah keluar dari kepesertaan PKH yakni 941 KPM.

Tahun ini, mayoritas yang keluar dari kepesertaan PKH yakni dari Kecamatan Giriwoyo dengan 121 KPM. "Sebagian besar sudah mampu (secara ekonomi) karena ada ganti rugi lahan pembangunan Waduk Pidekso di Kecamatan Giriwoyo.

Kepala Dinas Sosial Wonogiri Suwartono menuturkan, meski ada warga yang melakukan graduasi mandiri, tapi masih banyak yang mampu dari sisi ekonomi belum keluar dari PKH. Sebab itu, pemkab akan menempelkan stiker di rumah penerima manfaat PKH.

"Kalau tidak mau rumahnya ditempeli stiker, ya harus tanda tangan keluar dari PKH. Masih banyak yang rumahnya sudah bagus-bagus tapi masih mau menerima bantuan PKH," tegasnya.

Kenapa tidak langsung dihapus dari daftar KPM? Suwartono menyebut harus melalui pemutakhiran data sosial ekonomi (PDSE) oleh Kementerian Sosial. Maka, sebelum ada keputusan  PDSE, pemkab berupaya membangun kesadaran masyarakat yang telah berkecukupan sadar diri mundur sebagai penerima bantuan. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia