Rabu, 24 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Diduga Palsukan Tanda Tangan, Kades Diadukan

11 Juli 2019, 18: 46: 39 WIB | editor : Perdana

SAMBAT: Wakil Ketua BPD Taskombang Adityo Wisnu Kusumo sharing dengan inspektorat terkait penyusunan APBDes 2019.

SAMBAT: Wakil Ketua BPD Taskombang Adityo Wisnu Kusumo sharing dengan inspektorat terkait penyusunan APBDes 2019. (ANGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Kepala Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Aris Sumarno diadukan ke Inspektorat Klaten, Selasa pagi (9/7). Atas dugaan pemalsuan tanda tangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lama, saat penyusunan APBDes 2019. Sebagai informasi, periode jabatan BPD lama berakhir pada Desember 2018.

Aduan dilakukan Wakil Ketua BPD Taskombang Periode 2019-2024 Adityo Wisnu Kusumo. Wisnu datang ke inspektorat untuk menyampaikan aduan serta sharing secara lisan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Dia juga membawa bukti peraturan desa (perdes) terkait APBDes Taskombang 2019.

”Pada penyusunan APBDes 2019, anggota BPD yang baru tidak ikut dilibatkan oleh pihak pemerintah desa. Setelah ditelusuri, ada dugaan pemalsuan tanda tangan dari BPD lama. Penandatanganan baru dilakukan 5 Juli kemarin. Padahal jabatan BPD yang lama kan sudah selesai sejak tujuh bulan lalu,” jelas Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, pada 5 Juli memang dilakukan rapat dengan mempertemukan BPD Taskombang yang lama dengan yang baru. Saat itu Wisnu sudah memperingatkan agar isi dari laporan APBDes diteliti dulu. Tetapi BPD lama tetap menandatanganinya.

”Karena yang tanda tangan BPD lama, maka pertanggung jawaban APBDes 2019 ya BPD lama. Saat itu sudah saya ingatkan jangan main-main melakukan pemalsuan tanda tangan. Soalnya ada ancaman pidananya,” ucap Wisnu.

Wisnu sempat menanyakan kepada kades terkait dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Dari keterangan yang didapat, penyusunan APBDes yang diserahkan ke kecamatan dan kabupaten pada Januari itu untuk mengejar waktu. Serta percepatan pembangunan yang ada di Desa Taskombang. Terkait hal tersebut, disimpulkan untuk APBDes 2019 telah clear.

”Banner informasi APBDes 2019 baru dipasang minggu kemarin. Saya tahu isinya ya setelah ada banner itu. Saya harap warga Taskombang lebih teliti dan peka, serta transparan,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kades Taskombang Aris Sumarno menegaskan seluruh permasalahan sudah diselesaikan pada pertemuan 5 Juli lalu. Dari rapat itu juga terjadi kesepakatan, tanggung jawab penyususnan APBDes 2019 ada di tangan BPD lama.

”Sudah disepakati. Sudah selesai 5 Juli itu. Saya kira itu hanya miskomunikasi saja. Memang banyak kepentingan di situ, terutama BPD yang baru. Sehingga sering mengganggu. Yang seharusnya tidak dipermasalahakan jadi dipermasalahkan,” bebernya.

Aris menambahkan, jika BPD baru juga memiliki sejumlah program yang sebenarnya ingin dimasukan dalam APBDes 2019. Tetapi karena masih menjadi bagian dari BPD lama, sehingga tidak bisa masuk begitu saja. ”Kan masih bisa menunggu saat dilakukan perubahan atau pada 2020 nanti. Cuma beberapa anggota BPD baru saja yang mempermasalahkan. Anggota lainnya sepakat,” kilahnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia