Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

40 Motor Mangkrak Hambat Dewan Pindah Kantor

12 Juli 2019, 18: 00: 12 WIB | editor : Perdana

TAK BERTUAN: Puluhan motor barang bukti yang tersimpan di gudang sisi timur kantor DPRD Sukoharjo.

TAK BERTUAN: Puluhan motor barang bukti yang tersimpan di gudang sisi timur kantor DPRD Sukoharjo. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Rencana DPRD Sukoharjo boyongan ke kantor baru di Kelurahan Mandan, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menemui hambatan. Yakni keberadaaan sebanyak 40 unit motor barang bukti yang mangkrak di gudang sisi timur.   

Sekretaris DPRD Sukoharjo Basuki Budi Santoso menjelaskan, puluhan motor tersebut adalah titipan Polres Sukoharjo yang sudah tahunan teronggok di gudang. Hingga saat ini belum ada kepastian status motor. Apakah masih bermasalah secara hukum atau tidak. 

"Kami juga belum tahu persis akan diapakan motor-motor di gudang itu. Yang jelas motor itu dulu diambil dari Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Surakarta oleh kepolisian lalu dititipkan di sini," jelasnya kemarin (11/7).

Motor tersebut diketahui merupakan barang bukti kasus pengadaan sepeda motor anggota DPRD periode 1999-2004 dan dititipkan Polres Sukoharjo sejak 8 Desember 2016.

Pengadaan tersebut berujung masalah karena dibeli menggunakan APBD Sukoharjo dan terindikasi korupsi. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan deponering alias menutup kasus tersebut. Polres Sukoharjo lalu mengambil motor tersebut dari Rupbasan Surakartar dan akan dikembalikan kepada negara.

Terpisah, Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi mengatakan, puluhan motor sudah masuk proses tahapan pengembalian motor. "Jadi sudah ada permohonan pengembalian BB (barang bukti, Red) dari pihak pengacara. Namun, administrasi kami penuhi dulu," terangnya.

Terkait STNK atas nama pribadi dan pelat hitam, Iwan mengatakan hal tersebut berada pada klaster berbeda. Pihaknya tidak bisa mengembalikan sepada motor secara perorangan karena penyidikan bukan dilakukan untuk perorangan.

"Kasus yang ditangani bersifat kolektif bukan perorangan. Dan pihak kejari meminta adanya berita acara pengembalian BB yang akan diserahkan ke sekretariat daerah," tandasnya. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia