Rabu, 24 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Masyarakat Keluhkan Mahalnya Denda Pelanggar Lalin

Pelanggaran Sama, Bayarnya Beda

12 Juli 2019, 19: 28: 29 WIB | editor : Perdana

Humas PN Boyolali Agung Wicaksono

Humas PN Boyolali Agung Wicaksono (TRI WIDODO/RASO)

Share this      

BOYOLALI – Masyarakat mengeluhkan tingginya biaya denda tilang pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Tinggi (PN) Boyolali. Selain itu, sebagian juga mempertanyakan besaran denda yang berbeda. Padahal pelanggaran yang dilakukan sama.

Widodo, 45, warga Desa Canden, Kecamatan Sambi, dua pekan lalu terkena sanksi tilang. Saat mengantas anaknya ke sekolah, dia terjaring razia kelengkapan kendaraan bermotor. Saat itu, dia tidak membawa surat izin mengemudi (SIM). Terpaksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) miliknya ditahan.

Nah, saat menjalani sidang di PN Boyolali, Widodo kaget. Dia harus membayar Rp 150 ribu untuk pelanggaran tersebut. Dia sampai keluar ruangan untuk mencocokkan besaran sanksi tilang yang tertera di papan pengumuman di depan PN Boyolali.

”Terus terang saya kaget. Dendanya tinggi sekali sekarang. Padahal saya cuma tidak membawa SIM. Padahal saya pakai helm dan motor standar. Terpaksa ya harus bayar segitu. Setelah sidang STNK harus diambil di Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (11/7).

Belum cukup rasa penasarannya, Widodo coba menanyakan ke pelanggar lainnya. Bahkan ada pelanggar yang sama-sama tidak membawa SIM, tapi nominal denda yang diberikan berbeda. ”Kena tilangnya di tanggal yang sama. Sama-sama tidak bawa SIM juga. Tapi kok bayarnya beda. Bedanya di mana coba?” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Boyolali Aditya Satya Lambang Bangsawan mengaku pihaknya kerap jadi sasaran protes warga. Dia menjelaskan, penentuan besaran denda merupakan kewenangan PN Boyolali. Kejari hanya menerima pembayaran denda, kemudian diserahkan ke kas negara.

”Kami sering di-omeli. Karena antara pelanggar satu dengan pelanggar satunya lagi dendanya berbeda. Padahal pasal yang dikenakan sama. Pernah kami tombok karena ada pelajar yang bayar dendanya kurang,” beber Aditya.

Sementara itu, Humas PN Boyolali Agung Wicaksono mengakui adanya perbedaan pembayaran denda ke negara oleh pelanggar lalu lintas. Karena hakim memiliki pandangan hukum masing-masing atas kasus yang ditangani.

”Karena (keputusan hakim, Red) itu merupakan bentuk kemandirian hakim dalam menyidangkan suatu perkara. Dan keputusan hakim itu tidak bisa di intervensi siapa pun,” tandas Agung. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia