Kamis, 22 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Eks Kabid Dispendik Dituntut 4 Tahun 

16 Juli 2019, 12: 28: 41 WIB | editor : Perdana

PASRAH: Bambang Teguh Setyo  menjalani sidang tuntutan KPK di Pengadilan Tipikor Semarang.

PASRAH: Bambang Teguh Setyo  menjalani sidang tuntutan KPK di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG/JPG)

Share this      

MANTAN Kepala Bidang Dinas Pendidikan (Dispendik) Klaten Bambang Teguh Setyo terancam mendekam di penjara lebih lama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bambang dengan hukuman 4 tahun penjara. Pria ini memang berperan penting dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Klaten dengan terdakwa utama mantan Bupati Klaten Sri Hartini.

Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/7). Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU KPK Dody Sukmono, Yadyn, dan Agung Satrio Wibowo menyebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa Bambang Teguh Setyo. Di antaranya dia ditetapkan sebagai justice collaborator (JC), berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK Nomor 1224 Tahun 2019, kemudian memiliki tanggungan keluarga, kooperatif selama di persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatan yang didakwakan. Dia juga bersikap sopan dan menyesali perbuatannya. Perlu diketahui JC adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. 

“Adapun hal memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat masyarakat, bangsa dan negara sebagai program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata JPU KPK bergantian membacakan tunutan di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Antonius Widijantono.

Dalam amar putusannya, KPK, menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Dan dakwaan kedua Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Teguh Setyo, dengan pidana penjara 4 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, dengan perintah tetap ditahan,” kata JPU.

Menyikapi tuntutan itu, terdakwa Bambang Teguh langsung menyerahkan kepada penasihat hukumnya. Penasihat hukum Bambang memastikan akan mengajukan nota pembelaan.

“Untuk itu kami mohon kebijaksanaan majelis hakim. Kami akan menyusun pembelaan atau pledoi dengan waktu sepekan,” kata tim penasehat hukumnya, kemudian majelis hakim menunda sidang pada 22 Juli 2019 dengan agenda pledoi.

Dalam kasus itu, pernah terungkap besaran uang suap yang harus disetorkan oleh para pihak, yang disampaikan oleh mantan ajudannya Nina Puspitasari saat diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Dia menyampaikan besaran uang yang harus disetorkan untuk jabatan eselon IV beragam kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Adapun jabatan eselon III rata-rata Rp 30 juta sampai Rp 50 juta.

Sedangkan mantan Bupati Klaten, Sri Hartini, dalam keterangannya mengaku terkait masalah ucapan terima kasih itu sudah ada sebelum dia menjabat bupati. Diakui, biasanya orang order menduduki jabatan baru memberikan uang syukuran. Terkait nominal uang syukuran berbeda-beda, sesuai posisi jabatan yang diemban.

“Tapi saya tidak pernah menyebutkan angka, maupun memberikan ketentuan. Waktu itu Pak Bambang saja, yang sampaikan si A,B, C kasih sekian. Kemudian Suramlan kasih Rp 200 juta untuk duduki kepala bidang,” kata saksi Sri Hartini saat dicecar JPU KPK dalam sidang sebelumnya. (jks/jpg/bun)

(rs/jpg/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia