Kamis, 22 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Penting, Pahami Sistem Rujukan Kesehatan 

17 Juli 2019, 15: 50: 25 WIB | editor : Perdana

TELITI: Petugas RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri cek kondisi mata pasien kemarin (16/7).

TELITI: Petugas RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri cek kondisi mata pasien kemarin (16/7). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Pemkab berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Sebab itu, masyarakat harus paham dan mengerti tentang sistem rujukan yang dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. dr. Pratikto Widodo mengatakan, sistem rujukan pelayanan kesehatan mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal dan wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.

"Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. 

Sistem Rujukan Berjenjang

Sistem Rujukan Berjenjang

Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antarpelayanan kesehatan dalam satu tingkatan jika perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap," urai Pratikto, Selasa (16/7).

Sedangkan rujukan vertikal dilakukan antarpelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

"Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik, namun perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan," terang dia.

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai kompetensi dan kewenangannya. 

Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut. asien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani tingkatan pelayanan kesehatan lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang dan/atau perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan atau ketenagaan.

"Tata cara pelaksanaan sistem rujukan berjenjang yakni, pertama adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama,” jelas direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.

 Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Kemudian, pelayanan kesehatan tingkat kedua di fasilitas kesehatan sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan primer. Sedangkan pelayanan kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder dan primer.

Kedua, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer yang dapat dirujuk langsung ke fasilitas kesehatan tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di fasilitas kesehatan tersier.

"Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi yakni terjadi keadaan gawat darurat mengikuti ketentuan berlaku. Bencana. Kriteria bencana ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien, untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan.  Pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas," bebernya.

Kemudian, terkait pelayanan oleh bidan dan perawat. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tapi, bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kecuali dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Ada juga rujukan parsial. Yakni pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut," ujar dia.

Menurut Pratikto, rujukan parsial dapat berupa pengiriman pasien untuk pemeriksaan penunjang atau tindakan. Apabila pasien berstatus rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh  fasilitas kesehatan perujuk.

"Terkait sistem rujukan berjenjang, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain seperti peserta yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Kecuali, lanjut Pratikno, pasien dalam kondisi tertentu. Seperti kondisi gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan pasien tidak memungkinkan dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka diperbolehkan rujukan lintas kabupaten. Sebagai contoh pasien yang berdomisili di area perbatasan. (kwl/aw/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia