Kamis, 22 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

2 Tahun Tunggu Normalisasi Kali Samin

17 Juli 2019, 16: 24: 37 WIB | editor : Perdana

Rifki Maulana, Kasi Program Bidang  Perencanaan Umum dan Program BBWSBS

Rifki Maulana, Kasi Program Bidang Perencanaan Umum dan Program BBWSBS

Share this      

SUKOHARJO – Pemkab telah mengajukan permohonan normalisasi Kali Samin dan Langsur kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sejak 2017. Namun, permintaan tersebut tak kunjung dieksekusi karena harus menunggu keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR). 

Kepala Seksi (Kasi) Program Bidang  Perencanaan Umum dan Program BBWSBS Rifki Maulana menjelaskan, pemkab telah meminta bantuan normalisasi di 16 titik sepanjang jalur Kali Samin dan Langsur. Sekaligus pemasangan pompa air di lokasi bersangkutan. 

“Namun, setelah diidentifikasi, ternyata tidak semua titik perlu diberi penambahan pompa air. Ada beberapa titik yang hanya butuh perbaikan-perbaikan pintu air,” jelas Rifki, Selasa (16/7).

Rencana lainnya yakni perbaikan tanggul di sepanjang Kali Langsur dengan disain Q25. Yaitu pembuatan tanggul dengan batas tertinggi air berdasarkan pada analisa banjir tertinggi dalam rentang 25 tahun.

“Khusus di Kali Langsur kami telah membuat desain pembuatan polder, yaitu seperti tempat parkir air. Sehingga jika terjadi banjir air akan ditampung di polder. Jika sudah terisi penuh baru akan ditampung di sungai utama,” ungkapnya. 

Sayangnya, upaya normalisasi Kali Samin dan Langsur belum bisa segera dilakukan karena anggaran difokuskan untuk Sungai Bengawan Solo sebagai sungai utama. Karena itu, alokasi pengendalian anak sungai dipilih secara selektif sesuai dana yang tersedia. 

“BBWSBS itu berada di bawah KPUPR. Kami ini hanya pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pusat. Sesuai dengan Nawacita Presiden, sumber daya air yang diprioritaskan adalah pembangunan dan pemanfaatan bendungan. Jadi sementara ini yang bisa kami lakukan hanya menyiapkan desain apabila sewaktu-waktu bisa dilaksanakan,” bebernya. 

Sekadar informasi, BBWSBS membawahi wilayah kerja di 22 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga alokasi anggaran baru bisa disalurkan ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun. 

“Kami sebenarnya dari balai sangat mengharapkan Pemda bisa berperan aktif. Seperti mengusulkan program yang bisa menjadi prioritas nasional,” terangnya. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia