Rabu, 21 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Langgar Kuota Siswa, Sekolah Swasta Disemprit

20 Juli 2019, 09: 30: 59 WIB | editor : Perdana

Langgar Kuota Siswa, Sekolah Swasta Disemprit

SOLO - Sekolah swasta di Kota Solo yang menerima siswa baru melebihi kuota di luar ketentuan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terancam kena sanksi tegur. Dalam aturan ditetapkan bahwa setiap rombongan belajar (rombel) hanya diperbolehkan menerima 28 siswa. 

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dispendik Kota Surakarta Wahyono menyebut aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri. Namun juga sekolah swasta. 

“Kalau sekolah negeri saja sudah betul-betul dikendalikan, tidak harus penuh karena ada kuota lima persen khusus siswa perpindahan tugas orang tua. Nah, yang swasta malah melebihi kuota. Ini melanggar aturan,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin.

Ada berbagai penyebab sekolah swasta menerima siswa melebihi kuota. Di antaranya, ada salah seorang siswa yang tinggal kelas namun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) membuka pendaftaran dengan kuota 28 siswa. Sehingga kelebihan satu siswa, menjadi 29 siswa.

“Sebelum PPDB berlangsung harus mencatat jumlah siswa yang tinggal kelas dan dilaporkan ke kami. Kemudian saat PPDB, harus mengurangi kuota siswa yang diterima,” imbuhnya.

Wahyono menambahkan, di beberapa sekolah bahkan tidak hanya melebihi kuota siswa. Namun juga melebihi jumlah rombel yang telah diatur. Dalam permendikbud, tiap SD maksimal memiliki empat rombel.

“Ada sekolah yang rombel-nya lima. Itu kan perlu dimonitor, benar atau tidak. Kalau ada laporannya kan bisa dilihat. Kami akan menyarankan sekolah swasta yang melebihi kuota dan rombel tersebut untuk menuruti aturan yang berlaku,” sambungnya.

Dampaknya, jika sekolah swasta tetap menerima siswa lebih dari kuota yang diatur, akan ditegur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, ini terkait dengan aliran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan dikucurkan.

“Kalau sekolah melanggar aturan terus, kemudian pusat menghentikan dana BOS bagaimana? Kalau yang dihentikan hanya sekolah yang melanggar, silakan. Tapi kalau yang dihentikan semua sekolah, kan jadi merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Dispendik Kota Surakarta mencatat ada dua SD swasta yang dalam PPDB tahun ini tidak menerima siswa baru. Yakni SD Pamardi Siwi dan SD Kristen Gandekan Tengen. Wahyono mengindikasi, dua sekolah ini akan segera tutup.

“Kepala sekolahnya sudah rasan-rasan dengan kami. Kami minta untuk dikomunikasikan dengan pihak yayasan. Tapi kaitannya dengan dapodik kan segera harus di-update,” ujarnya. (aya/bun)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia