Rabu, 11 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Tilap Ganti Rugi Tol Rp 1,2 M, Kejari Boyolali Kantongi Tersangka 

20 Juli 2019, 11: 10: 59 WIB | editor : Perdana

HEADSHOOT: Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali Prihatin

HEADSHOOT: Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali Prihatin (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI - Pembebasan lahan untuk jalan tol Salatiga- Kartasura masih meninggalkan persoalan. Terutama lahan tanah kas Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono yang terkena proyek nasional beberapa tahun lalu itu terindikasi ada penyimpangan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali Prihatin, kemarin (19/7).  “Kami sedang menangani perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono,” kata Prihatin.

Menurut Prihatin, uang ganti rugi tanah kas desa yang terdampak pembangunan jalan tol Salatiga-Kartasura di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono ini mencapai Rp 12,5 miliar. Dari uang ganti rugi tersebut kemudian dibelikan tanah pengganti 12 petak dengan harga Rp 10,6 miliar. “Dan dari pembelian tanah pengganti tersebut, ada sisa dana sekitar 1,2 miliar rupiah,” ujarnya.

Sisa dana tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum perangkat Desa Tanjungsari. Untuk menutupi “kebusukan” oknum perangkat desa tersebut, oknum tadi berdalih bahwa dana tersebut akan dikembangkan lagi untuk bisnis tanah urug. Padahal seharusnya, sisa uang sisa ganti rugi itu dimasukkan ke dalam keuangan desa.

“Sampai saat ini yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Kasus ini sudah kita tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Prihatin.

Meski begitu, pihaknya belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka. Penyidikan yang bersifat umum ini memungkinkan siapapun yang terlibat dalam perkara ini menjadi tersangka. Dia berjanji dalam waktu dekat ini bakal menemukan tersangka atas kasus yang merugikan negara ini. “Mudah-mudahan (tersangka dalam kasus ini ) lebih dari satu,” imbuh Prihatin.

Soal penyidikan yang dilakukan kejari,  Joko Sarjono yang saat itu menjabat sebagai Kades Tanjungsari membantah adanya dugaan penyalahgunaan uang ganti rugi pembebasan lahan tanah kas desa ini. Baginya kasus tersebut telah beres, karena keterangan yang diberikan sudah jelas untuk membuktikan tak ada penyimpangan.

Apalagi, proses ganti rugi tanah kas desa yang hanya 2,4 hektare itu bisa mendapatkan tanah seluas 3,2 dengan kualitas sama, yakni kelas satu. “Jadi, malah dapat tanah yang lebih luas dibandingkan tanah yang terkena proyek tol,” katanya.

Dia juga membantah adanya sisa uang ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar tersebut. Sebab, saat pembebasan lahan tersebut, sisa dana pembebasan tanah kas ini hanya sebesar Rp 70 juta dan telah dimasukkan ke dalam kas keuangan desa. “Atas permintaan warga, rencananya, uang sisa akan dibelikan tanah untuk perluasan makam,” ujarnya. (wid/bun)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia