Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Perkembangan Desa Inklusi Sukoharjo Lambat 

23 Juli 2019, 16: 06: 29 WIB | editor : Perdana

BERKARYA: Murid berkebutuhan khusus menyalurkan ekspresinya lewat goresan cat minyak dengan media payung raksasa.

BERKARYA: Murid berkebutuhan khusus menyalurkan ekspresinya lewat goresan cat minyak dengan media payung raksasa. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Penyandang disabilitas tetap memiliki potensi dan semangat mengembangkan diri. Karena itu pemkab menargetkan sebanyak 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan membentuk desa dan kelurahan inklusi pada 2020.

Sayangnya, baru tiga kecamatan yang desa dan kelurahannya merealisasikan desa inklusi. Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto mengatakan, baru 30 persen desa dan kelurahan inklusi terbentuk.

"Meskipun banyak respons dari pemdes (pemerintah desa) dan kelurahan untuk membentuk desa/kelurahan inklusi. Namun, sampai 2019 ini ternyata belum banyak perubahan data. Artinya pembentukan desa dan kelurahan inklusi terbatas," ungkapnya kemarin (22/7).

Berdasarkan data Paguyuban Sehati Sukoharjo diketahui baru ada tiga kecamatan yang semua desa dan kelurahannya membentuk desa dan kelurahan inklusi. Yakni Kecamatan Bendosari, Polokarto, dan Tawangsari.

Di Kecamatan Bendosari ada 13 desa dan satu kelurahan sudah memiliki kelompok inklusi untuk menggerakan kegiatan. Kelompok tersebut bekerja berdasarkan surat keputusan (SK) kepala desa dan lurah. Dengan SK yang dimiliki maka kelompok inklusi dapat mengakses dana desa.

Ada sekitar 100 dari 150 desa di Kota Makmur belum membentuk desa inklusi.  Mereka menemui sejumlah kendala terkait regulasi dan penyusunan program di tingkat desa dan kelurahan.

Terkait anggaran, desa inklusi akan menggunakan dana desa. “Dari sisi anggaran semakin besar. Seperti di Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari menganggarkan Rp 145 juta untuk desa inklusi. Nilai tersebut merupakan terbesar di Sukoharjo," jelas Edy.

Dengan hadirnya desa inklusi, imbuh dia, kegiatan pemberdayaan yang melibatkan difabel semakin intensif. Seperti menjahit pakaian, membuat roti, anyaman, dan sebagainya. Hasil penjualan produk tersebut bisa dinikmati difabel untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Sukoharjo Etik Suryani mendukung pembentukan desa dan kelurahan inklusi. Dia meminta masing-masing camat mendorong realisasi pembentukannya.

"Di Kecamatan Bendosari ini sudah mengawali. Kecamatan lain segera menyusul membentuk desa dan kelurahan inklusi," terang dia. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia